Network
Rocky Gerung menilai, saat ini sangat terlihat kontras moral antara Habib Rizieq sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai.
"Jadi ini medan perangnya. Orang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia," ujar Rocky Gerung.
"Karena masalah Habib Rizieq bukan soal pidana, tapi soal pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak dia untuk memperoleh perlindungan dalam memberi kritik terhadap kekuasaan, tapi dianggap sebagai kriminalitas. Karena itu dicarikan delik yang kriminal yaitu kerumunan," sambungnya.
Menurutnya, karena yang dipermasalahkan dari Habib Rizieq saat ini adalah kasus kerumuan, maka masyarakat mulai membandingkannya dengan kasus kerumuan lain yang terjadi, salah satu contohnya kerumuan saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Maumere, NTT.
Terlebih lagi, Habib Rizieq pun diperlakukan berbeda oleh pengadilan, yang mana tidak diperbolehkan mengikuti persidangan secara tatap muka atau offline.
Baca Juga: Marzuki Alie Cs Cabut Gugatan Terhadap Kubu AHY, Mehbob: Mungkin Dia Tidak Yakin dengan Gugatannya
"Jadi soal-soal ini kita ambil kesimpulan, terhadap Habib Rizieq ada pengadilan sesat atau pengadilan yang hendak menyesatkan Habib Rizieq sebagai orang sesat," ujar Rocky Gerung.
Menurutnya, masalah saat ini adalah bukan soal siapa Habib Rizieq. Tapi sebagai individu, Habib Rizieq harus diperlakukan sama dengan Jokowi. Sehingga, kalau betul Jokowi melanggar aturan kerumunan, maka harus dilakukan hal yang sama.
"Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan sebuah kelompok yang di belakangnya ada simbol-simbol Islam. Itu yang saya protes dari cara kekuasaan menangani Habib Rizieq sebagai warga negara. Dia tidak dihargai sebagai warga negara, tetapi sebagai tokoh Islam. Itu bahayanya," tuturnya.
