Network
PR BEKASI - Ombudsman Republik Indonesia turut menanggapi rencana pemerintah yang ingin melakukan impor satu juta ton beras.
Dalam hal ini, ia meminta agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) agar menunda melakukan impor tersebut hingga awal Mei 2021.
Disampaikan langsung oleh anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, ia menyebut pihaknya meminta Kemenko Perekonomian mengadakan rapat koordinasi terbatas guna membahas penundaan terhadap keputusan impor itu.
"Ombudsman meminta Kemenko Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan beras oleh Perum Bulog pada awal Mei," ucap Yeka Hendra Fatika, Rabu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Jembatan Cibuni Rampung, Ridwan Kamil: Ke Depan Kita Akan Bangun Kafe dan Sarana Pariwisata
Baca Juga: Ramai Isu Presiden 3 Periode, Ahmad Syaikhu: Jangan Jadi Presiden, Tapi Jadilah Kepala Desa!
Lebih lanjut, Yeka menuturkan bahwa pihaknya menilai adanya potensi maladministrasi dalam keputusan untuk melakukan impor beras tersebut sebagaimana hasil temuan dari Ombudsman.
"Temuan awal Ombudsman saat ini adalah kebijakan penyerapan beras oleh Perum Bulog, tidak diiringi dengan kebijakan penyalurannya. Hal ini berpotensi merugikan negara dan mematikan Perum Bulog," ujarnya.
Yeka menjelaskan pihaknya menilai stok beras nasional di 2021 tidak mengalami kekurangan stok dan belum memerlukan dilakukannya impor tersebut bila merujuk pada data yang ada terkait hal ini.
"Merujuk pada data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional masih relatif aman dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat ini," ucapnya.
Terkait polemik kebijakan impor beras ini, Yeka menyampaikan Ombudsman selama sepekan kedepan akan mendalami serta melakukan penyelidikan lebih mendalam guna memperkuat data-data yang dibutuhkan.
"Dalam sepekan ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminya ke lapangan untuk memperkuat data-data yang ada," ujar anggota Ombudsman tersebut, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 25 Maret 2021.
Baca Juga: Akui Kagum Teknologi Kampung Adat Ciptagelar, Ridwan Kamil: Banyak Suri Tauladan Bisa Dicontoh
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menyebut pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak satu juta ton.
Kebijakan tersebut menuai banyak kritik, mengingat sebentar lagi petani lokal akan memasuki masa panen raya.
Selain itu, hal ini semakin mencuat usai Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas melaporkan bahwa Perum Bulog masih memiliki stok beras impor dalam jumlah yang besar dari pengadaan impor beras yang lalu.
Laporan tersebut sebagaimana disampaikan Buwas saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI dan ia menyebut telah melaporkan kondisi ketersediaan beras impor yang lalu tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari (stok Bulog) 1.7 juta ton, sekian juta ton beras impor," ucap Buwas. Senin, 15 Maret 2021.
"Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mix dengan beras dari dalam negeri." sambungnya.
Perihal impor tersebut, Mendag Luthfi menjelaskan impor beras perlu dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi agar kelangkaan atau kenaikan harga beras tidak terjadi di saat pandemi ini.
Mendag Luthfi juga menyatakan impor beras tersebut tidak akan diperjual-belikan ke pasar saat sedang panen raya sekitar April 2021. Akan tetapi nantinya beras impor tersebut akan disimpan dan digunakan untuk menambah iron stock.***
