Network
PR BEKASI - Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersikap otoriter dan 'keluargais' selama memimpin Partai Demokrat.
Muhammad Rahmad pun meminta seluruh kader Partai Demokrat bersatu untuk mengakhiri kepemimpinan SBY dan AHY yang mulai mengarah pada tirani.
Pasalnya, Muhammad Rahmad menilai, kepemimpinan SBY dan AHY yang otoriter sangat berbahaya bagi pembangunan demokrasi pasca reformasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Muhammad Rahmad saat jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Maret 2021.
Baca Juga: Ramai Isu Presiden 3 Periode, Ahmad Syaikhu: Jangan Jadi Presiden, Tapi Jadilah Kepala Desa!
"Partai yang mengarah kepada tirani, otoritarian, dan 'keluargais' yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri. Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pasca reformasi di Indonesia," kata Muhammad Rahmad, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 26 Maret 2021.
Muhammad Rahmad menuturkan, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, akan mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai yang terbuka, demokratis, modern, dan santun.
Muhammad Rahmad juga menyebut bahwa Moeldoko telah berkomitmen untuk menghapus aturan-aturan yang memberatkan kader dan memberi penghargaan kepada kader yang berjasa.
"Bapak Moeldoko memiliki komitmen untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang memberatkan kader, dan memberikan rewards atau penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai," ujar Muhammad Rahmad.
Sebelumnya, Politikus versi KLB Max Sopacua mengungkap alasan kenapa Partai Demokrat versi KLB menggelar jumpa pers di Hambalang, yang menurutnya sebagai tempat bersejarah yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat.
"Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang? Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max Sopacua.
Baca Juga: Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Hambalang, Razman Arif: Demokrat Hancur Dimulai dari Hambalang
Sebagai pelaku sejarah Partai Demokrat, Max Sopacua tahu betul bahwa elektabilitas Partai Demokrat semakin menurun usai KPK mengusut kasus korupsi Hambalang.
"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan, yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berurut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," ujar Max Sopacua.
Max Sopacua lantas mengklaim bahwa masih ada oknum kader Partai Demokrat yang turut menikmati hasil korupsi Hambalang, tapi sampai saat ini belum diproses hukum.
Padahal menurutnya, semua kawannya yang terlibat korupsi Hambalang sudah dimasukkan ke dalam jeruji besi dan menebus semua kesalahannya.
"Sebagian besar kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus dimasukkan karena kesalahan, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari pembangunan ini, sampai hari ini belum. Mudah mudahan segera ya," tutur Max Sopacua.
Oleh karena itu, Max Sopacua mendesak KPK untuk kembali mengusut kasus korupsi Hambalang, supaya hukum bertindak adil dan tidak ada orang lain yang menderita lagi.
"Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan, terhadap siapa saja yang menikmati (hasil korupsi) Hambalang. Jangan dibiarkan orang lain menderita," ujar Max Sopacua.***
