Network
Karena sudah dinilai tidak laik, maka menurutnya dapat dipastikan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut juga akan tidak layak.
"Karena itu nanti tarifnya menjadi mahal, kita tahu proyek kereta cepat ini awalnya kan studi kelayakannya dibikin oleh Jepang," ujar Said Didu.
"Jepang sudah menyatakan bahwa kalau kereta cepat Jakarta-Bandung mau dibangun, maka sebaiknya dibangun oleh pemerintah atau diberikan subsidi, itu kata ahlinya jepang," sambungnya.
Baca Juga: Beri Usulan Soal Sidang HRS, Teddy Gusnaidi: Tak Perlu Turunkan Banyak Aparat, Mubazir Uang Negara
Kemudian di tahun 2014, tambah Said Didu, datang rayuan dari China yang menyebut bahwa studi kelayakan Jepang tersebut terlalu mahal.
"Dia (China) memasang harga di bawah dan kita tahu pada saat itu janji China kepada pemerintah Indonesia bahwa mayoritas sahamnya akan dimiliki oleh BUMN Indonesia, kemudian dibiayai dari China, dari bank China" ucapnya.
Setelah mendapatkan proyek dan berhasil menggusur Jepang, Said Didu mengatakan, China meminta jaminan dari pemerintah Indonesia.
Karena sudah terpaksa, ucap Said Didu, maka diberikanlah jaminan tersebut dan China meminta aset-aset dari negara Indonesia untuk dimasukkan ke dalam proyek kereta cepat tersebut.
"Saya bahkan mendapat informasi bahwa banyak sekali aset negara yang disertakan dalam proyek ini," tuturnya.
Kemudian, setelah China mendapatkan jaminan pemerintah, anggaran kereta cepat tersebut pun membengkak.
