Network
"Karena pembengkakan, ini semakin tidak layak, karena dulu itu tiketnya diperkirakan minimum 300 ribu, nah dengan membengkaknya ini berarti mungkin tiket minimum 400 ribu atau 350 ribu," ucapnya.
Bisa dibayangkan, tambah Said Didu, siapa yang mau naik kereta hanya selisih satu jam tapi membayar Rp400 ribu, sementara naik travel yang dijemput di rumah itu sekarang biayanya hanya Rp200 ribu Jakarta-Bandung.
"Nah naik travel juta 2,5 jam, jadi sangat tidak laik dan tidak layak, nah dengan anggaran seperti ini saya mengatakan pemerintah sudah memasuki buah simalakama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said Didu menjelaskan bahwa proyek-proyek serupa sudah banyak terjadi di Indonesia dengan skenario yang sama.
"Kita tahu bahwa proyek-proyek seperti ini banyak sekali yang sudah terjadi, masih ingat KRL Palembang yang sekarang sudah bangkrut, kereta bandara sudah bangkrut," tuturnya.
"Jadi saya pikir inilah pelajaran besar dan problem besar sekarang adalah, kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bangkrut karena dijamin pemerintah, maka bisa saja pilihannya bagi China adalah megambil aset pemerintah dan menjadi miliknya," sambungnya.
Menurutnya metodologi inilah yang kerap dipakai China untuk mengkooptasi suatu negara.
"Jadi selalu di berbagai negara, cara China adalah membangun infrastruktur, kemudian tidak layak, kemudian pemerintah tidak bisa membayar maka di situlah mereka mengkooptasi infrastruktur negara itu," ucapnya.
"Mudah-mudahan kereta cepat ini bukan pintu masuk bagi China untuk mengkooptasi berbagai fasilitas sarana dan prasarana di Indonesia," tutupnya.***
