PR BEKASI - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membalas pernyataan Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu yang mengeluhkan kenapa insentif tenaga kesehatan sebesar Rp1,48 triliun belum juga dibayarkan.
Pasalnya, Said Didu menilai, membayar insentif tenaga kesehatan jauh lebih penting daripada menggaji stafsus milenial, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), kartu prakerja, dan biayai buzzeRp.
Yustinus Prastowo lantas meminta Said Didu untuk tidak memelintir apa yang sudah benar.
"Pak @msaid_didu, tak usah memelintir yang sudah benar," kata Yustinus Prastowo, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @prastow, Rabu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Marzuki Alie Cs Cabut Gugatan Terhadap Kubu AHY, Mehbob: Mungkin Dia Tidak Yakin dengan Gugatannya
Baca Juga: Bersyukur Marzuki Alie Cs Cabut Gugatannya pada Kubu AHY, Herzaky: Baguslah, Akhirnya Mereka Sadar
Yustinus Prastowo pun menjelaskan bahwa pemerintah bukan tidak mau membayar, tapi masih melakukan verifikasi dokumen oleh auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
"Pemerintah bukan tak mau membayar. Yang benar, anggaran sudah disediakan dan saat ini sedang verifikasi dokumen oleh auditor BPKP supaya kredibel dan akuntabel," kata Yustinus Prastowo.