Network
PR BEKASI - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang menyerahkan sepenuhnya kebijakan sekolah tatap muka kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Luqman Hakim mempertanyakan fungsi adanya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan bila persoalan pelaksanaan sekolah tatap muka bukan diatur oleh (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Kemdikbud, tetapi malah menjadi tanggungjawab Pemda dari tempat sekolah itu berada.
Krtikan terhadap Nadiem Makariem yang malah menyerahkan tugas Kemdikbud kepada Pemda tersebut, disampaikan oleh Luqman Hakim dalam cuitan akun Twitter pribadinya @LuqmanBeenNKRI, Selasa, 30 Maret 2021.
"Jika kebijakan pelaksanaan pendidikan diserahkan penuh kepada masing-masing pemerintah daerah, lalu apa gunanya Pak @jokowi mengangkat @nadiemmakarim sebagai menteri?" kata Luqman Hakim, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Rabu, 31 Maret 2021.
Baca Juga: Habib Nabiel: Kalau Kita Pahami bahwa Seluruh Agama Tidak Ada yang Benarkan Terorisme
Baca Juga: Mengaku Siap Nyapres di 2024, Ridwan Kamil: Pilpres Itu seperti Kompetisi Badminton
Baca Juga: Politisi PKS Duga Bom Gereja Makassar Settingan, Ferdinand Hutahaean: Kalau Gak Ngerti, Gak Usah Sok
Bila memang kebijakan tersebut tetap demikian, Luqman Hakim menyarankan agar Kemdikbud lebih baik dihilangkan saja dari Indonesi karena tidak sepenuhnya mau menangani pendidikan di negeri ini sebagaimana semestinya.
Jika kebijakan pelaksanaan pendidikan diserahkan penuh kepada masing2 pemerintah daerah, lalu apa gunanya Pak @jokowi mengangkat @nadiemmakarim sbg menteri ? Bubarkan aja @Kemdikbud_RI jika tdk lagi mau ngurusi pendidikan di negeri ini! https://t.co/pOcdui2IWH— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) March 30, 2021
"Bubarkan aja @Kemdikbud_RI jika tidak lagi mau ngurusi pendidikan di negeri ini!" ujarnya.
