Network
Diungkapkan, pembangunan pariwisata berskala besar yang disebut 'menginjak-injak HAM' pada dasarnya tak sesuai dengan konsep di dalam pembangunan berkelanjutan.
De Schutter menegaskan bahwa, waktu untuk sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran yang menguntungkan segelintir pelaku ekonomi daripada populasi secara keseluruhan telah berlalu.
Sebaliknya, pemerintah ingin membangun kembali keadaan menjadi lebih baik setelah Covid-19, dengan harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Selain itu dengan meningkatkan mata pencaharian dan melibatkan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga: Seorang Wanita Ekstremis Lakukan Aksi Bom Bunuh Diri Tunisia, sang Bayi Turut Jadi Korban
Para ahli PBB juga mendesak para investor untuk tidak membiayai atau terlibat dalam proyek yang berkontribusi pada pelanggaran dan penyalahgunaan HAM.
Kemudian juga melakukan panggilan tersebut, termasuk pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat, situasi pembela hak asasi manusia dan perumahan yang layak.
Para ahli independen tentang hak asasi manusia dan solidaritas internasional, telah mempromosikan tatanan internasional yang demokratis dan adil dalam konsep pembangunan.
Disebutkan, para ahli bekerja secara sukarela, bukan staf PBB dan tidak menerima gaji. Mereka juga tidak bergantung pada pemerintah atau organisasi manapun.***
