Network
Muhammad Rahmad pun tidak mau mengakui sepenuhnya bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko di Deli Serdang kurang dukungan dari DPD dan DPC Partai Demokrat.
"Tergantung dari cara melihatnya, kalau kita melihat ke AD/ART 2020 ya tentu argumentasi itu yang dipakai, tetapi kalau AD/ART nya yang kita lihat adalah AD/ART 2021 hasil KLB Deli Serdang, maka kita memenuhi syarat-syarat itu," tuturnya.
"Nah persoalannya adalah, Menkumham dalam hal ini kan melihatnya AD/ART 2020 yang sudah disahkan itu walaupun AD/ART itu bertentangan dengan UU. Karena itu Pak Menteri kan berulang-ulang menyampaikan bahwa AD/ART itu kalau bermasalah hukum ya gugat saja ke pengadilan gitu kan," sambungnya.
Soal kubu AHY yang telah membuka pintu permintaan maaf untuk kubu Moeldoko, Rahmad menyampaikan justru AHY dan SBY yang harus meminta maaf kepada Jokowi cs.
"Terkait dengan ini karena mau Ramadhan kami sebetulnya mengimbau ke SBY ke AHY, ke pendukung-pendukungnya, dan juru-juru bicaranya untuk minta maaf," ucapnya.
Baca Juga: Dua Alat Kelamin Muncul Tiba-tiba, Dokter di Irak Klaim Tangani Kasus Triphallia Pertama di Dunia
"Pertama ke Jokowi sebagai presiden, kepada pemerintah, dan kepada Moeldoko sendiri," sambung Rahmad.
Karena, ungkap Rahmad, AHY dan SBY terbukti telah menyampaikan fitnah dan berita tidak benar, yakni menuduh Jokowi dan pemerintah terlibat.
"Yang menuduh pemerintah terlibat dan yang menuduh Jokowi terlibat itu kan SBY dan AHY dan ternyata pemerintah tidak terlibat di dalam hal ini," ucapnya.
"Jadi marilah Ramadhan ini kita awali dengan saling memaafkan, kita ingin mendengar kapan SBY dan AHY minta maaf ke Jokowi," tutup Rahman.***
