Network
PR BEKASI - Polemik yang terjadi di dalam Partai Demikrat masih menyita perhatian publik hingga saat ini.
Seperti diketahui bahwa dokumen Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang merupakan kubu Moeldoko resmi ditolak.
Dokumen tersebut ditolak oleh Kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) RI pada beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Online, Simak Syarat dan Caranya
Hal tersebut juga langsung dijelaskan oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly.
Sementara itu, Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan saat ini tengah fokus melakukan konsolidasi.
Selanjutnya, langkah konsolidasi kepengurusan Partai Demokrat kubu AHY itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyikapi penolakan versi KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Kritik Kehadiran Jokowi dan Prabowo di Pernikahan Atta-Aurel, Farhat Abbas: Suasananya Terasa HUT RI
"Pasca pengumuman dari Menkumham, saat ini kami sedang fokus konsolidasi dengan para pengurus, anggota dewan, dan kader, baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota, agar bisa kembali fokus dan optimal membantu rakyat terdampak pandemi," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 April 2021, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat yang berada dibarisan AHY itu mengatakan fungsionaris partai memusatkan perhatian, tenaga, energi, dan waktu.
Tujuannya, lanjut Herzaky Mahendra Putra, untuk merajut masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, untuk demokrasi Indonesia dan untuk Partai Demokrat.
Baca Juga: Bangga, 5 Camilan Asal Jawa Barat Tembus Pasar Korea Selatan dengan Harga Jual 850 Juta
Terkait mundurnya Razman Arif Nasution dari Partai Demokrat versi KLB, dia menyatakan mantan kader pelaku KLB Ilegal Sibolangit maupun gerombolan Moeldoko merupakan masa lalu.
"Kami ingin fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, soliditas, kekompakan, dan loyalitasnya," kata Herzaky Mahendra Putra menegaskan, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Usai Kepengurusan Kubu Moeldoko Ditolak, Kubu AHY Fokus Lakukan Konsolidasi".
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, atau kubu Moeldoko.
"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly.
Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.*** (Dila Nashear/Pikiran-Rakyat.com)
