Network
PR BEKASI - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat desakan dari sejumlah pihak untuk menyampaikan permintaan maaf pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Kemenkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Pasalnya, dengan adanya penolakan tersebut, sejumlah pihak menilai bahwa hal itu membuktikan tidak ada intervensi pemerintah dalam terselenggaranya KLB, seperti apa yang sebelumnya dikatakan AHY.
Namun, AHY justru menilai bahwa pihak-pihak yang telah menggelar KLB di Deli Serdang yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia.
AHY menilai, pihak-pihak yang menggelar KLB telah menyebabkan terjadinya kegaduhan karena mempertontonkan sikap politik yang tidak sehat dan beradab kepada publik.
Baca Juga: Kepengurusan Demokrat versi KLB Ditolak, Andi Mallarangeng: Moeldoko Telah Tertipu 'Angin Surga'
Baca Juga: Tegaskan Tak Ada Tempat Sembunyi untuk Pelaku Terorisme, Moeldoko: Seluruhnya Akan Dibongkar!
Hal itu disampaikan AHY saat konsolidasi dengan pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Minggu, 4 April 2021.
"Mereka yang di sana (kubu KLB) yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 5 April 2021.
AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang telah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.
Selain itu, menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dirinya tidak pernah menuduh Presiden Jokowi berkaitan dengan konflik internal Partai Demokrat.
"Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," ujar AHY.
AHY menilai, justru perbuatan yang buruk jika Partai Demokrat diam saja dan tidak meminta klarifikasi pemerintah atas apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat sebelumnya.
"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," kata AHY.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad mengimbau agar SBY dan AHY segera meminta maaf pada Jokowi dan Moeldoko usai Kemenkumham menolak hasil KLB Deli Serdang.
"Terkait dengan ini, karena mau Ramadhan, kami mengimbau ke Pak SBY, Pak AHY, dan para pendukungnya untuk meminta maaf pada Pak Jokowi sebagai presiden, pemerintah, dan Pak Moeldoko," kata Muhammad Rahmad, Jumat, 2 April 2021.
Pasalnya, Muhammad Rahmad menilai, SBY dan AHY telah terbukti melakukan fitnah pada Jokowi dan juga Moeldoko.
"Karena terbukti sekarang yang menyampaikan fitnah, yang menuduh pemerintah dan Pak Jokowi terlibat, itu kan SBY dan AHY, dan ternyata Pak Jokowi tidak terlibat dalam hal ini," ujarnya.
"Jadi marilah Ramadhan ini kita awali dengan saling memaafkan. Kita ingin mendengar kapan Pak SBY minta maaf ke Pak Jokowi," kata Muhammad Rahmad.
Tak hanya itu, Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana juga menyarankan SBY dan AHY meminta maaf pada Jokowi.
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kemenkumham menolak KLB Demokrat di Deli Serdang," kata Harits Hijrah Wicaksana di Lebak, Banten, Sabtu, 3 April 2021.***
