Network
PR BEKASI - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyampaikan tanggapannya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) Muhammadiyah.
Dia menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang telah diterimanya, ponpes yang dimaksud tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Muhammadiyah.
Abdul Mu'ti mengunggah sebuah tangkapan layar yang menyebutkan kalau Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah akan menggelar aksi unjuk rasa atas penggeledahan tersebut.
Dalam pesan di tangkapan layar tersebut juga dikatakan kalau tindakan penggeledahan itu merupakan sebuah tuduhan bahwa organisasi masyarakat Muhammadiyah merupakan ormas teroris.
Baca Juga: Densus 88 Sita Sejumlah Buku Milik Terduga Teroris di Perumahan Karawang
Baca Juga: 4 Terduga Teroris Ngaku Simpatisan FPI, Novel Bamukmin: Ini Cara Komunis Adu Domba Umat Islam
Baca Juga: Benny Harman: Kami Minta Jokowi segera Tetapkan Status Bencana NTT sebagai Bencana Nasional
Untuk itu, Abdul Mu'ti pun langsung mengonfirmasi berita itu kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.
Hasil konfirmasi tersebut adalah Pondok Pesantren Ibnul Qayyim tak memiliki hubungan dengan Muhammadiyah.
"Informasi yang saya terima dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan LP2M PP Muhammadiyah, Pondok Pesantren Ibnul Qayyim tidak ada hubungan organisasi dan kepemilikan dengan Muhammadiyah," katanya.
Dia memaparkan, dalam struktur Muhammadiyah tidak dikenal Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah.
Selain itu, jika ada suatu ajakan aksi dari himpunan tersebut maka sudah jelas tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah.
Dia pun menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya para warga Muhammadiyah, hendaknya bersikap kritis dan arif terhadap berbagai hasutan.
Juga terhadap upaya adu domba dari orang-orang yang memiliki niat tak baik dengan berusaha memancing di air keruh.
"Masyarakat dan khususnya warga Muhammadiyah hendaknya bersikap kritis dan arif terhadap berbagai hasutan dan upaya adu domba dari orang-orang yang berusaha memancing di air keruh," katanya.
Abdul Mu'ti menyarankan kepada segenap jajaran dari Densus 88 untuk bersikap profesional dalam bekerja dan juga tidak bertindak gegabah.
Informasi yang saya terima dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan LP2M PP. Muhammadiyah, Pondok Pesantren Ibnul Qayyim tidak ada hubungan organisasi dan kepemilikan dengan Muhammadiyah. pic.twitter.com/5Zo2Sn1HmH— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) April 5, 2021
"Jajaran Densus 88 seharusnya bekerja profesional, tidak gegabah, dan unjuk kekuasaan dengan melanggar aturan," ujar Abdul Mu'ti, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @Abe_Mukti pada Senin, 5 April 2021.
Dia menyatakan, seharusnya kepala Densus 88 dapat menindak tegas perihal tindakan anggotanya dalam polemik tersebut.
"Kepala Densus seharusnya menindak tegas apabila terdapat anggota yang melanggar aturan, prosedur, dan kode etik." ucap Abdul Mu'ti.***
