"Apalagi Pratikno berkali-kali melakukan kecerobohan-kecerobohan yang akhirnya membuat presiden menjadi bahan olok-olokkan di publik," sambungnya.
Menurutnya, beberapa kecerobohan Pratikno itu adalah terkait pernyataan pasal Omnibus Law yang salah ketik. Lalu persoalan Perpres Miras, dan pernyataan soal impor beras yang menyebut Jokowi tidak impor beras selama tiga tahun, padahal faktanya tidak demikian.
Oleh karena itu, Immanuel Ebenezer mengusulkan lima nama menteri untuk segera direshuffle dari kabinet Indonesia Maju, karena dia menyakini usulannya tersebut lebih objektif.
"Iya, kita merekomendasikan agar kelima ini dicopot, dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat," ujar Immanuel Ebenezer.
"Kalau kita sebagai pendukung presiden, kita lebih objektif, karena kita tidak punya kepentingan untuk menjadi menteri apalagi menaruh-naruh orang atau menggadang-gadang orang untuk menggantikan semua orang itu," sambungnya.
Meski demikian, Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa keputusan untuk mengganti menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Walaupun betul persoalan penempatan menteri itu hak prerogatif presiden. Kita tidak mungkin mengintervensi, tapi kita punya hak untuk memberi masukan pada presiden untuk mengganti beberapa menterinya," kata Immanuel Ebenezer.***