Network
"Pak Amien menyebutkan tentang dua ayat Alquran, tentang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dengan membunuh semua umat manusia, dan hukumannya neraka," kata Abdullah Hehamahua.
"Pak Marwan minta dua hal. Pertama, persoalan ini harus dilakukan secara terbuka. Kedua, harus dilakukan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rata-rata tiga menit, singkat," sambungnya.
Baca Juga: Soal Sertifikasi Penceramah, Fadli Zon: Jangan Sampai Jadi Alat Sensor Bagi Mereka yang Kritis
Mendengar hal itu, Jokowi lantas memperlihatkan sebuah kotak dari Komnas HAM dan laporan di meja.
Menurutnya, pada saat itu, Jokowi berjanji bahwa pemerintah akan menangani kasus penembakan 6 laskar FPI secara profesional dan terbuka.
"Kemudian Jokowi mengangkat tangan, beliau kasih lihat kotak dari Komnas HAM, dan di mejanya ada laporan, bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan kasus ini (penembakan 6 laskar FPI) secara transparan, profesional, terbuka. Kata Jokowi, kalau punya data silakan berikan," tutur Jokowi.
Baca Juga: Fadli Zon Ingatkan BUMN Jangan Rekrut Buzzer, Irma Suryani: Itu Gak Benar, Jangan Menuduh-nuduh!
Selain itu, menurut Abdullah Hehamahua, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga turut hadir dalam petemuan tersebut juga menambahkan bahwa kasus penembakan 6 laskar FPI bukan pelanggaran HAM berat.
"Lalu ditambah oleh Mahfud MD bahwa Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi empat hal, salah satunya adalah bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat tapi pelanggaran HAM biasa," kata Abdullah Hehamahua.***
