Network
Kondisi tersebut tentu mempersulit mereka mengakses layanan publik lain, seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial, dan lainnya.
Tak hanya itu, kondisi psikis transgender di Indonesia cenderung malu karena merasa terkucilkan di lingkungan sosial.
"Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik, terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya," kata Hartoyo.
Baca Juga: Doakan Tidak Ada Lagi Gubernur Seperti Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Mudah-mudahan
"Akibatnya, mereka kesulitan mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya," kata Hartoyo menambahkan.
Hingga saat ini, Kemendagri telah mengumpulkan data, 112 transgender di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang belum memiliki dokumen kependudukan.
Maka dari itu, Kemendagri akan membantu para transgender tersebut agar dibuatkan dokumen kependudukan.
Kemendagri berkomitmen bahwa hal tersebut adalah langkah awal mereka untuk membantu transgender.***
