Network
PR BEKASI - Akibat banyaknya transgender di Indonesia yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu membuatkan KTP elektronik atau e-KTP untuk transgender.
Langkah Kemendagri membantu pembuatan e-KTP untuk transgender disampaikan melalui rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.
Langkahnya pun cukup mudah, bahkan pendataannya tidak harus di Jakarta, di daerah masing-masing pun saat ini akan difasilitasi.
Baca Juga: Joe Biden Akui Pembantaian Etnis Armenia Oleh Ottoman Tindakan Genosida, Hubungan AS-Turki Memanas
"Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data, caranya: harus diverifikasi dengan nama asli dulu," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.
"Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh dinas dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya," kata Arif menambahkan sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Minggu, 25 April 2021.
Arif pun sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu mengkoordinasikan para transgender agar bisa mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.
Baca Juga: Dalang Pembantaian Muslim Rohingya Tiba di Indonesia, Dandhy Laksono: NKRI Tak Berani Ceramahi
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo menyampaikan bahwa masih banyak transgender di Indonesia yang tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti e-KTP, KK, dan akta kelahiran.
Kondisi tersebut tentu mempersulit mereka mengakses layanan publik lain, seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial, dan lainnya.
Tak hanya itu, kondisi psikis transgender di Indonesia cenderung malu karena merasa terkucilkan di lingkungan sosial.
"Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik, terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya," kata Hartoyo.
Baca Juga: Doakan Tidak Ada Lagi Gubernur Seperti Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Mudah-mudahan
"Akibatnya, mereka kesulitan mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya," kata Hartoyo menambahkan.
Hingga saat ini, Kemendagri telah mengumpulkan data, 112 transgender di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang belum memiliki dokumen kependudukan.
Maka dari itu, Kemendagri akan membantu para transgender tersebut agar dibuatkan dokumen kependudukan.
Kemendagri berkomitmen bahwa hal tersebut adalah langkah awal mereka untuk membantu transgender.***
