Network
PR BEKASI - Influencer Sherly Annavita menyoroti sejumlah kejanggalan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sherly Annavita merasa heran karena dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tersebut terdapat pertanyaan apakah pegawai KPK berjenis kelamin perempuan bersedia melepas jilbab dan menjadi istri kedua.
Sherly Annavita lantas mempertanyakan apa benar pertanyaan tersebut adalah tes wawasan kebangsaan atau hanya alasan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
"Apakah ini benar tes wawasan kebangsaan? Atau hanya alasan untuk menyingkirkan?," kata Sherly Annavita, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari unggahan Instagram @sherlyannavita, Sabtu, 8 Mei 2021.
Tak hanya itu, Sherly Annavita juga menanggapi soal isu bahwa puluhan pegawai KPK terancam dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Sherly Annavita lantas menegaskan bahwa KPK tidak boleh dilemahkan, dan rakyat Indonesia tidak boleh berdiam diri saja melihat hal itu.
"KPK tidak boleh dilemahkan. Diamnya kita akan jadi sorak sorainya pencuri uang negara," ujar Sherly Annavita.
Sherly Annavita juga merasa heran bagaimana bisa pegawai KPK yang sebelumnya sudah diseleksi ketat dan mengabdi lama harus tersingkir hanya karena tes wawasan kebangsaan, yang pertanyaannya saja membuat publik keheranan.
"Bagaimana bisa para abdi KPK yang sudah sedemikian lama mengabdi setelah sebelumnya diseleksi sangat ketat dan berhasil mengungkap bagitu banyak kasus besar, harus menerima 'tersingkir' karena hasil sebuah tes wawasan kebangsaan, yang materi soalnya kita sendiri terheran-heran membacanya," tutur Sherly Annavita.
Terakhir, Sherly Annavita menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK seharusnya berisi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana komitmen dan integritas dalam memberantas korupsi.
"Tes yang harusnya diajukan haruslah yang bisa mengukur sejauh mana komitmen dan integritasnya dalam memberantas korupsi, bukan justru memberi soal yang membuat kita heran seperti ini," ujar Sherly Annavita.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari juga menilai bahwa pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK sangat janggal dan mengada-ngada.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada," kata Feri Amsari.
Feri Amsari juga menjelaskan bahwa dalam tes wawasan kebangsaan tersebut terdapat pertanyaan terkait Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai KPK terhadap program pemerintah.
Padahal menurutnya, pegawai KPK tidak boleh berurusan dengan perdebatan politik dan juga tidak boleh menunjukkan sikap mendukung atau menentang program pemerintah.
"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah, karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," tutur Feri Amsari.***
