Said Didu Sarankan Gaji Ngabalin Ditambah karena Sering Bantu Pemerintah Serang Pengkritik Rezim dengan Kasar

PR BEKASI – Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan agar sebaiknya gaji Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin dinaikkan.

Dirinya menilai jika berkata kasar kepada orang yang mengkritik pemerintah termasuk tugas Ngabalin di Kantor Staf Presiden maka Said Didu mengusulkan agar gajinya dinaikan.

"Jika tugas pak Ngabalin sebagai pejabat @KSPgoid termasuk bekata-kata kasar ke pihak yang mengeritik pemerintah, maka saya usulkan gajinya dinaikkan," Kata Said Didu dalam cuitan di akun Twitter pribadinya.

Baca Juga: Muhammadiyah Sebut KPK Tamat di Tangan Jokowi, Ali Ngabalin: Otak-otak Sungsang Gini Merugikan

Bukan tanpa alasan, Said Didu mengusulkan hal itu dikarenakan menurutnya risiko kerja Ngabalin tersebut sangat tinggi.

"Karena resiko tugas tersebut sangat tinggi, karena termasuk resiko warisan nama jelek kepada keluarga - bahkan bisa sampai ke akhirat karena dosa," katanya, melanjutkan.

Sebelumnya Ngabalin memang sering terlibat debat panas dengan orang-orang yang berani mengkritik pemerintah.

Baca Juga: Faisal Basri Ajak Boikot Bank BUMN, Ali Ngabalin: Ajakan Berbahaya, Proses Menuju Makar pada Negara

Belum lama ini debat panas terjadi antara Ngaballin dengan Eks Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.

Perseteruan tersebut membahas soal 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan usai tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan yang digelar belum lama ini.

Dalam debat tersebut, Ngabalin tampak tidak suka dengan pernyataan Hehamahua hingga menyatakan bahwa kata-kata yang ia lontarkan tak pantas dikeluarkan oleh orang tua seperti dirinya.

Baca Juga: Hehamahua Sebut TWK KPK Aneh bin Ajaib, Ali Ngabalin: Pernyataan yang Menyesatkan dan Penuh Halusinasi

"Itu tidak benar bagi orangtua seperti bapak ini,” kata Ngabalin kepada Abdullah Hehamahua yang dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube tvOneNews, Rabu, 12 Mei 2021.

Hehamahua mengatakan, pertanyaan tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai KPK sangat aneh bin ajaib.

Dirinya juga menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK hanyalah proses administrasi untuk memberhentikan semua pegawai tersebut.

Baca Juga: Ali Ngabalin ke Hehamahua soal Penonaktifan Pegawai KPK: Pernyataannya Tak Saja Sesat tapi Menyesatkan Publik

"Ya itu kan presidennya orang Jawa, antara nonaktif dan pemberhentian, itu sama saja, itu bahasa Jawa seperti itu, apa bedanya antara pemberhentian dengan nonaktif." Katanya.

"Itu kan cuma prosedur, kemudian nanti dikeluarkan SK (Surat Keputusan)," ujar Abdullah Hehamahua.

Mendengar hal tersebut, Ngabalin langsung menyebut bahwa pernyataan Abdullah Hehamahua itu menyesatkan publik dan membuat publik bingung.

Baca Juga: Rachland Nashidik Bantah Ngabalin Soal Bipang: Kesalahan Bodoh Seharusnya Bisa Dihindari Bapak Semua Agama

“Maka itu saya katakan, jangan dibawa pada statemen-statemen yang penuh dengan halusinasi, dan membuat asumsi-asumsi yang membuat publik justru tidak mencerahkan, tetapi bikin bingung karena penjelasannya penuh dengan halusinasi. Itu tidak benar bagi orangtua seperti bapak ini,” kata Ngabalin membalas.

Ngabalin menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai KPK, yang ada hanya menonaktifkan, dan 75 pegawai KPK tersebut tetap masuk kantor seperti biasanya.

"Siapa yang sudah memberhentikan pegawai KPK? Ah jangan nanti prosesnya, tidak ada pemberhentian, tidak boleh pegawai KPK diberhentikan tanpa koordinasi dengan BKN," katanya tegas.

Ngabalin pun mengingatkan agar publik jangan percaya dengan isu pemberhentian karena itu hanya isu untuk membodohi publik

"Ingat itu, jangan bikin bodoh publik!," kata Ngabalin memungkasi.***