Network
PR BEKASI - Pakar perilaku sosial, Arief Munandar mengaku kaget usai KPK menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp581 miliar di kementerian yang dipimpin oleh Tri Rismaharini alias Risma, yakni Kementerian Sosial (Kemensos).
Dia pun kemudian meminta Risma agar tidak perlu lagi melakukan kegiatan favoritnya, yakni blusukan supaya dapat fokus untuk menyelesaikan hal tersebut.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Bang Arief, Selasa, 25 Mei 2021, Arief Munandar mengakui hal yang membuatnya semakin miris adalah, ternyata pemborosan ini bersumber dari proyek pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Pejabat Kemensos Beli Sapi Kurban Pakai Duit Korupsi, Yan Harahap: Astaghfirullah, Sungguh Terlalu
"Kok bisa ketahuan? Karena informasi mengenai potensi pemborosan ini datang dari KPK," ucapnya.
Ditemukan bahwa untuk pembaharuan data yang dianggarkan di 2021 di Kemensos, biaya untuk satu satuan datanya hampir dua kali liat dari proyek serupa yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda).
"Di pemda itu untuk satu data, biaya pembaharuannya kira-kira sekitar Rp16 ribu, pagunya. Sementara di Kemensos itu sekitar Rp30 ribu, jadi hampir dua kali lipatnya," tuturnya.
Baca Juga: Orang Sudah Meninggal jadi Penerima Bansos Covid-19, Mensos Risma: Saya Ingin Tuntaskan Ini
Arief Munandar pun kemudian menyoroti dua hal dalam hal ini. Pertama, DTKS merupakan basis data yang digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan, termasuk bansos Kemensos yang kemarin dikorupsi.
"Bansos Kemensos yang kemarin dikorupsi itu datanya dari DTKS. Jadi kamu bayangin kalau datanya tidak diperbaharui dengan baik, datanya tidak valid, dan tidak akurat, maka akan ada potensi manipulasi dan potensi korupsi yang sangat besar di situ," tegasnya.
Bisa jadi, sambung Arief, akan ada penggelembungan jumlah paket bansos yang harus disediakan.
Baca Juga: Laporkan Penerima Bansos 'Gaib' ke DPR, Mensos Risma: Saya Ingin Menuntaskannya Agar Clear
"Orangnya gak ada, nama-nama fiktif, dan orang yang sudah meninggal itu bisa jadi masih ada dalam data. Pembaharuan data ini gak beres," tuturnya.
Walaupun kurang ahli dalam persoalan database, Arief Munandar menyebutkan bahwa dana Rp30 ribu untuk mengurusi satu data sangatlah berlebihan.
"Memperbaharui satu data dengan dana Rp30 ribu itu datanya diapain? Gua gak ngerti! Datanya itu diapain sehingga kok mahal banget untuk memperbaharui satu data doang," ucapnya.
Baca Juga: Ditemukan Risma Saat Blusukan, Dua ‘Manusia Gerobak’ Bisa Pulang Kampung Saat Larangan Mudik
"Bahkan Rp16 ribu pun menurut saya itu masih ketinggian," ujar Arief menambahkan.
Sebagai pemilik kantor konsultan sumber daya manusia, Arief menyampaikan seharusnya ada instansi-instansi pemerintah yang bisa mematok sebuah pengeluaran.
Sehingga bisa menentukan wajar atau tidaknya sebuah proyek dikenakan dengan biaya tersebut.
Baca Juga: Risma Lapor ke KPK Soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Begini Tanggapan Iwan Fals
"Karena persoalannya adalah pagunya itu, itu pagu yang masuk akal atau ngga. Ini menyangkut pemborosan di Kemensos," ucapnya.
Maka dari itu, kata Arief, seharusnya Risma lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor untuk membereskan masalah dapur Kemensos.
Karena, menurutnya, ini adalah permasalahan yang besar yang harus segera dituntaskan. Jika tidak, peluang-peluang korupsi berikutnya akan terus bermunculan.
Baca Juga: Risma Sebut 21 Juta Penerima Bansos Berdata Ganda, Benny Harman: di Era Jokowi, Lebih Kejam dari Teroris
Arief Munandar kemudian mengingatkan agar tidak lupa bahwa Kemensos ini ada pada urutan keempat dari lembaga negara yang mendapatkan alokasi APBN terbesar.
"Kalau gak salah sekitar Rp94 triliun, yang paling besar itu kan PUPR. Jadi kalau misalnya begitu banyak tikus-tikus bersarang di Kemensos, bisa dimaklumi," ungkapnya.
"Karena dananya gede banget yang bisa diambil, yang bisa dicubit, dan yang bisa dimakan itu gede banget," sambungnya.
Baca Juga: 21 Juta Data Penerima Bansos Ternyata Ganda, Mensos Risma Lapor ke KPK
Maka dari itu, dia kembali menekankan agar Risma seharusnya fokus ke sana, mengurusi sistem yang ada di kantor Kemensos agar peluang-peluang korupsi yang berasal dari ketidakjelasan data tersebut bisa ditutup.
"Jadi yang namanya blusukan tak perlu dilakukan ya Bu, itu urusannya wali kota, camat, dan lurah. Kemudian juga gak usah juga cawe-cawe urusan dana donasi untuk Palestina, itu biarkan diurus masyarakat," ujar Arief.
"Itu bukan urusannya Risma, urus yang jelas-jelas aja, di kantor Bu Risma banyak banget peluang potensi korupsi, banyak banget tikus gentayangan yang perlu diberesin," tuturnya menambahkan.
Baca Juga: Risma Sambangi Seluruh Keluarga Awak KRI Nanggala-402, Guru Besar IPB: Memang Jiwa Sosialnya Tinggi Sekali
Belum lagi, beberapa waktu yang lalu penyidik senior KPK Novel Baswedan membuat pernyataan yang cukup mengejutkan.
Novel menduga korupsi bansos di tengah pandemi Covid-19 yang melibatkan mantan Mensos Juliari Batubara nilainya mencapai Rp100 triliun dan juga terjadi di berbagai daerah.
Tentu hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tinggi negara jika tidak segera diatasi.***
