Network
PR BEKASI - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) guna untuk menonaktifkan data ganda penerima bansos.
Mensos Risma menyebutkan bahwa data ganda penerima bansos yang dinonaktifkan mencapai 21 juta.
Terkait hal tersebut, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk perbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Jadi Negara Muslim Terbesar, Erick Thohir Sebut BUMN Siap Dorong Ekonomi Syariah
Ia juga meminta kepada KPK agar melakukan perkembangan dan perbaikan data berdasarkan kajian KPK.
"Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kami tindaklanjuti juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri," katanya.
"Saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial," lanjutnya dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Sabtu, 1 Mei 2021.
Baca Juga: [Cek Fakta] Buntut Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Benarkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Dipecat?
Ia mengatakan bahwa sampai April 2021 kemarin, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta data ganda.
"Alhamdulilah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami 'tidurkan' sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami 'tidurkan', kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan," lanjutnya.
Ia lalu menyebutkan bahwa dari usulan-usulan tersebut, ada 5 juta warga di daerah yang diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.
Baca Juga: Hari Buruh Sedunia, Menaker Ida Minta Pekerja Patuhi Protokol Kesehatan dan Aksi Diisi dengan Kegiatan Positif
"Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya dari kami. Namun, ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada Papua kemudian NTT, dan ada enam daerah karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya," katanya.
"Karena itu, kami secara terus menerus termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kami akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," ucapnya melanjutkan.
Di sisi lain, Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa data penyalur sangat berpengaruh penting terhadap akurasi bantuan sosial.
Baca Juga: Hari Buruh Sedunia, Menaker Ida Minta Pekerja Patuhi Protokol Kesehatan dan Aksi Diisi dengan Kegiatan Positif
Oleh karena itu, DTKS menjadi salah satu acuan agar penyalur bansos tepat sasaran.
"Tadi Bu Risma mengatakan ada 21 juta data ganda yang sebetulnya sudah dianggarkan makanya 21 juta data ganda itu dinonaktifkan kan berarti ada anggaran untuk 21 juta yang belum digunakan makanya kemudian Bu Risma meminta 'update' yang dari daerah dan KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin itu ditunggalkan. Jangan ada data lain selain DTKS, itu yang jadi acuan ketika dalam penyaluran bantuan sosial," kata Alex.
Baca Juga: Ngaku Penjelajah Waktu, Orang Ini Sebut Bakal Ada Kejadian Menyeramkan di Tahun 2026, Dunia Tiba-tiba Gelap?
Alex juga menyebutkan bahwa selain DTKS, ada juga data akurat di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan data raskin.
"Nah itu dipegang oleh masing-masing ditjen, kami minta agar itu disatukan karena itu tadi, ini orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda," tutur dia.
"Syukur-syukur kalau sampai kepada yang benar menerima tetapi kalau ada data yang satu disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan," lanjutnya.
