Network
PR BEKASI - Ketidaklolosan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengakibatkan posisi mereka terancam.
Setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut, petinggi KPK mengungkapkan bahwa 24 orang di antaranya masih dapat lolos dengan pembinaan, sedangkan 51 orang lainnya dicap 'merah' dan tidak dapat lagi dibina.
Anggota aliansi kebangsaan, Yudi Latif menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menghukum pegawai.
Sebab TWK menurutnya, memiliki semangat pembinaan, bukan penghakiman.
"Semangatnya itu bukan semakin menjauhkan orang dari wawasan kebangsaan. Jadi proses edukasi ya. Makanya harus dikategorisasi dan sampai di mana, tingkat keseriusan kebobrokan wawasannya itu," tutur Yudi Latif, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Yudi berpendapat, TWK memang penting bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melihat wawasan kebangsaannya.
Tetapi jika memang hasilnya tidak sesuai atau kurang, negara justru seharusnya memberikan edukasi, dan merangkulnya agar lebih dekat dengan bangsa, bukan malah menghukum dan menyingkirkannya.
Baca Juga: Minta Pembahasan TWK KPK Disudahi, Boni Hargens: Tidak Penting Melanjutkan Polemik ini
"Intinya, tugas negara itu, selain menghukum harus mengedukasi. Jadi, kelompok-kelompok yang mulai dianggap melenceng, semangatnya itu bukan malah menyingkirkan tapi merangkul dan mengedukasi," ujarnya.
Kemudian terkait 51 pegawai yang memiliki catatan merah, mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan, bahwa penilaian tersebut merupakan suatu hal yang relatif.
Ia mengatakan bahwa merah memiliki artian pegawai tersebut tidak mau bekerja lagi di institusi negara.
Tetapi yang harus pertama kali dilakukan adalah menanyakan perihal kabar tersebut langsung ke pegawai yang bersangkutan, bukan menghakimi secara sepihak.
Baca Juga: Polemik 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, MAKI Bakal Ajukan Uji Materi ke MK
"Pertama, harus ditanya mau melanjutkan atau tidak? Kalau melanjutkan, ini persyaratan-persyaratannya yang harus dilalui. Karena sebenarnya pengertian merah atau tidak itu relatif," tutur Yudi Latif.
Yudi menjelaskan lebih jauh, catatan merah memiliki arti bahwa orang yang bersangkutan pernah mengikuti aksi terorisme dan bahkan memiliki niat untuk merobohkan tata negara.
"Kalau menurut saya, merah itu sudah tidak mau bekerja di institusi negara karena menganggap ini negara thogut. Pernah komitmen dalam aksi-aksi teroris. Ada intensi ingin merobohkan tata negara. Itu benar-benar tak akan terampuni," katanya.
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijalani pegawai KPK adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk mengalihkan status kepegawaian sebagai ASN, yang merujuk pada Undang-undang KPK yang direvisi tahun 2019.***
