Network
Oleh karena itu BPK khawatir pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.
"Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," jelas Agung Firman dalam Rapat Paripurna, Selasa, 22 Juni 2021.
Sebagai catatan, per April 2021 saja Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41.18 persen terhadap PDB.
Selain itu, BPK memberikan catatan terhadap indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4.27 persen.
Baca Juga: Erick Thohir Buat Program Pelatihan untuk Komisaris Baru BUMN, Sherly Annavita Acungkan Jempol
Angkat tersebut telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5441- debt indicator yakni di bawah 0 persen.
"Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," kata BPK.
Sementara itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan bahwa pemerintah tidak akan sampai pada tahap gagal bayar utang.
Teuku Riefky mengakui bahwa utang pemerintah melonjak drastis.
“Kita tidak pernah memiliki utang secara radio PDB setinggi ini, tapi kalau dibandingkan banyak negara kita memang jauh lebih aman,” ucapnya dikutip dari Antara.
