"Terutama hal yang mendasar berkait dengan sistem pemilu dan sistem di dalam keanggotaan DPR dan komposisi DPR dan MPR. Saya lihat hulunya ada di situ," kata Abdul Mu'ti.
-
Sabtu, 18 Mei 2024 -
Network
-
Network
"Terutama hal yang mendasar berkait dengan sistem pemilu dan sistem di dalam keanggotaan DPR dan komposisi DPR dan MPR. Saya lihat hulunya ada di situ," kata Abdul Mu'ti.
Menurut Abdul Mu'ti, kritik terhadap sistem demokrasi di Indonesia sudah disampaikan sejak 10 tahun lalu oleh guru besar politik asal Muhammadiyah, yakni mendiang Prof. Bachtiar Effendy, yang mengatakan bahwa sistem seperti ini hanya akan membawa Indonesia pada stagnasi.
Baca Juga: Bahas Masalah Rasisme di Papua, Natalius Pigai: Tak Akan Selesai Kalau Menteri Risma Tidak Dihukum
"Sehingga ketika tadi Pak Mahfud MD mengatakan ada banyak ide tapi dimentahkan oleh DPR atau kemudian berhenti di DPR dan berbagai persoalan lain, itu memang menunjukkan betapa persoalan kita sebagiannya berada di sistem yang saat ini terlalu eksekutif heavy," tutur Abdul Mu'ti.
Menurut Abdul Mu'ti, mungkin sekarang ini bisa dikatakan bahwa berbagai regulasi itu memang sangat bergantung pada legislative heavy pada DPR.
"Dan DPR itu kemudian sangat bergantung pada partai politik dan mohon maaf, partai politik itu juga sangat bergantung pada siapa ketua partai politiknya," kata Abdul Mu'ti.
Menurut Abdul Mu'ti, akibat dari pusaran sistem yang seperti itu, dirinya pun pesimis suara rakyat akan benar-benar terakomodasi ketika harus berhadapan dengan kebijakan partai yang berbeda.
Hal itulah yang menurut Abdul Mu'ti menjadikan anggota DPR tidak seratus persen efektif bekerja membawa kepentingan rakyat.
"Kebebasan kawan-kawan DPR sekarang ini kan sangat berbeda dengan DPR pada awal reformasi," kata Abdul Mu'ti.
Editor: Rika Fitrisa
Sumber: Muhammadiyah.or.id
