Network
PR BEKASI - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengar dan menampung setiap kritik, saran, dan masukan masyarakat, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu Mahfud MD sampaikan dalam dialog virtual dengan Menteri Agama, BNPB, alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisasi masyarakat lintas agama, dan Forkopimda se-Provinsi Banten.
Mahfud MD juga mengatakan bahwa dialog tersebut diadakan untuk menampung aspirasi dan dirinya ingin banyak mendengar suara rakyat sebelum penyusunan kebijakan.
"Kita bertemu hari ini untuk menampung aspirasi, untuk penyusunan kebijakan. Saya ingin banyak mendengar, kecuali nanti ada yang perlu saya tanggapi," kata Mahfud MD, Sabtu, 7 Agustus 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang rakyat menyampaikan kritik, karena yang dilarang adalah tindakan kriminal.
"Silahkan beri saran, silahkan sampaikan kritik. Tapi ingat kritik itu bukan kriminal," ujar Mahfud MD.
Mahfud MD lantas menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ada pijakannya, termasuk penanganan pendemi Covid-19.
Menurutnya, dalam mengambil langkah kebijakan, pemerintah selalu melibatkan beberapa pihak, termasuk tokoh, perguruan tinggi, dan ahli medis.
"Sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Semua berdasar masukan masyarakat," kata Mahfud MD.
Terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19, Mahfud MD menuturkan bahwa pemerintah menghadapi dua tantangan, yakni tantangan dunia nyata dan tantangan dunia maya.
Mahfud MD pun mencontohkan tantangan dunia nyata, misalnya orang dengan sengaja merampas jenazah, orang tidak mau mengikuti protokol kesehatan Covid-19, dan sengaja berkerumun.
"Semua ada pidananya, tapi kita sepakat di bidang polhukam pengenaan hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, yaitu tindakan terakhir setelah dilakukan langkah persuasif dan administratif," tutur Mahfud MD.
Sedangkan tantangan dunia maya, Mahfud MD mengatakan bahwa yang dihadapi pemerintah dalam penegakan disiplin di masa pandemi adalah berupa hoaks.
Oleh karena itu, Mahfud MD menilai bahwa peran tokoh agama dibutuhkan agar suasana tenang terjadi di tengah masyarakat.
"Data hoaks dari 23 Januari sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 1837 hoaks. Dari 1837 itu 284 terkait vaksin, bahwa vaksin itu berbahaya dan macam-macam," kata Mahfud MD.
Penjelasan Mahfud MD itu pun disambut baik oleh para tokoh agama yang hadir dalam dialog tersebut.
"Dari perwakilan PGI dan MUI menawarkan kontra narasi, PWNU instruksikan kepengurusan hingga tingkat ranting agar berperan serta bantu pemerintah, dan dari PW Muhammadiyah akan terus memberi pandangan-pandangan yang membangun," tutur Mahfud MD.***
