Network
PR BEKASI – Aktivis kemanusiaan Veronica Koman telah meminta diadakannya penyelidikan independen terkait penyerangan terhadap petugas kesehatan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada Senin, 13 September 2021.
Dalam penyerangan yang dilakukan oleh teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tersebut, seorang petugas kesehatan berusia 22 tahun bernama Gabriella Meilani tewas setelah dilempar ke jurang oleh mereka.
Menurut Veronica Koman, terdapat dua versi tentang bagaimana insiden penyerangan itu terjadi.
Baca Juga: PBB Desak Indonesia Beri Perawatan Medis pada Tahanan KKB Papua
“Ada satu versi yang jelas banyak dibagikan di media. Dan ada versi kedua yang beredar di masyarakat Papua,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Asia Pacific Report, Minggu, 26 September 2021.
Menurut Veronica Koman, kronologis peristiwa yang disiarkan sebagian besar media massa menggambarkan dugaan kebrutalan KKB Papua saat penyerangan.
Dalam versi kedua diduga serangan dipicu ketika seseorang yang mengenakan seragam dokter menembak ke arah KKB yang kemudian menyebabkan baku tembak di dalam gedung layanan Kesehatan.
Baca Juga: Tenaga Kesehatan Dibunuh KKB di Papua, Ketua MPR: Kemana Suara Para Aktivis HAM dan Perempuan?
Dikatakannya, di Papua banyak personel TNI yang merangkap jabatan sebagai guru dan dokter. Yang dirinya percaya menyebabkan banyak kecurigaan di Papua.
Meski demikian, ia merasa sedih dengan kabar meninggalnya seorang petugas kesehatan, meski ia mengatakan bahwa kronologis kejadiannya masih harus diselidiki kebenarannya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, kematian petugas kesehatan tersebut bukan karena disiksa oleh KKB Papua seperti yang dituduhkan.
“Versi orang Papua tidak benar ada penyiksaan. Gabriella melompat ke jurang saat melarikan diri, dia tidak dibuang ke jurang oleh OPM,” katanya.
Baca Juga: Kisah Pilu Nakes yang Selamat dari Serangan KKB di Papua, Nyaris Dibakar Hidup-hidup
Veronica Koman menyerukan penyelidikan independen untuk mencari kronologi mana yang benar akan mempengaruhi beberapa faktor, terutama rasisme terhadap orang Papua.
“Kalau misalnya dugaan tindakan biadab itu tidak benar, maka akan berdampak pada stigma dan rasisme terhadap masyarakat Papua. Dan itu sangat biadab,” katanya.
“Mencari contoh masalah HAM, kita bisa pisahkan. Yang dirugikan seharusnya OPM, bukan rakyat Papua biasa,” tambahnya.
Veronica Koman juga mengatakan bahwa keterangan saksi insiden penyerangan tersebut perlu diperhatikan.
Dia mempertanyakan apakah saksi memberikan informasi sedang di bawah tekanan atau tidak.
“Akan ada banyak tentara di sekitar mereka. Jadi mereka bisa ditekan saat memberikan informasi,” katanya.
Sebelumnya, KKB Papua mengaku bertanggung jawab atas penyerangan fasilitas umum seperti Puskesmas dan gedung sekolah di distrik Kiwirok.
Mereka mengklaim bahwa serangan itu merupakan bentuk perlawanan menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Kantor Staf Kepresidenan mengatakan bahwa KKB Papua telah melanggar hukum hak asasi manusia setelah petugas kesehatan meninggal dalam penyerangan pada 13 September 2021.
Deputi Staf Kepresidenan V Jaleswari Pramodhawardani mengatakan KKB Papua telah melanggar beberapa undang-undang seperti undang-undang kesehatan, undang-undang perawat, undang-undang rumah sakit dan undang-undang karantina kesehatan.***
