Network
PR BEKASI - Hilangnya diorama G30S PKI di Museum Kostrad menuai tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya Refly Harun.
Seperti yang diketahui, Letjen AY Nasution disebut-sebut menjadi sosok di balik pembongkaran diorama G30S PKI di Museum Kostrad.
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Dudung Abdurachman mengatakan, Letjen AY Nasution meminta pembongkaran diorama G30S PKI karena merasa berdosa.
Lebih lanjut, Letjen AY Nasution disebut merasa berdosa karena telah membuat patung diorama G30S PKI tersebut menurut keyakinan agamanya.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Refly Harun menjelaskan terkadang ada sejarah yang tidak mau ditonjolkan oleh rezim tertentu karena dianggap tidak menguntungkan.
Sebagaimana diberitakan Galamedia dalam artikel "Letjen Dudung Pakai Alasan Agama Soal Diorama G30S PKI, Refly Harun : 3 Sosok yang Mau Dihilangkan Rezim Ini", rezim saat ini menurut Refly, tidak menyukai ketiga tokoh dalam patung diorama G30S PKI yang dibongkar. Dan lebih menonjolkan sisi sejarah dari Presiden Pertama RI, Sukarno.
Baca Juga: LINK STREAMING Nonton Online Film Pengkhianatan G30S PKI, Tayang Malam Ini di MNC TV Pukul 19.30 WIB
Sementara Ketiga sosok yang dimaksud yakni Presiden Kedua RI Soeharto, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution, yang patungnya dibongkar atas permintaan AY Nasution.
Refly juga menyinggung adanya upaya menghilangkan ketiga sosok tersebut dari ingatan sejarah oleh pemerintah saat ini.
"Kenapa dihilangkan, ya karena ada tiga sosok yang tidak disukai oleh pemerintahan saat ini, karena tiga sosok ini adalah sosok yang mau dihilangkan dari ingatan sejarah oleh rezim ini. Karena tahun 65 itu justru tahun kejatuhannya sosok yang sangat dikuatkan di sini," ujar Refly dalam video di kanal YouTube Refly Harun.
Baca Juga: Sinopsis dan Rangkuman Cerita Film Pengkhianatan G30S PKI: Kenang Perjuangan Pahlawan Revolusi
Dalam videonya Refly menjelaskan peran Presiden Soeharto, Letjen Sarwo Edhie, dan Jenderal AH Nasution dalam membangun masa order baru, hingga Bung Karno yang dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada saat itu.
Ahli hukum tata negara ini menilai secara objektif dalam sejarah tidak boleh ada bagian-bagian yang dihilangkan terkait peran seseorang atas jasanya.***(Puspa Puspitaloka/Galamedia)
