PR BEKASI – Belakangan ini tagar #PercumaLaporPolisi menyeruak di media sosial Twitter.
Tagar ini muncul diduga adanya ketidakpuasan publik terhadap penegakkan hukum yang dilakukan polisi.
Salah satu hal yang memantik tagar ini adalah penghentian penyelidikan kasus ayah perkosa 3 anak di Luwu Timur.
Kasus perkosaan yang terjadi pada tahun 2019 kembali diangkat melalui karya jurnalistik yang diterbitkan oleh Project Multatuli.
Di sisi lain Polri memastikan bahwa penanganan hukum mulai dari penerima laporan, penyelidikan hingga penghentian kasus tersebut telah sesuai dengan prosedur berlaku.
Polri membalas tagar #PercumaLaporPolisi dengan #Polri SesuaiProsedur.
Indikasi ketidakpuasan publik terhadap penegakkan hukum oleh polisi pun coba dijawab oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.
Beka Ulung Hapsara mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Kepolisian.
Baca Juga: Rocky Gerung Adukan Sentul City ke Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara Ungkap Fakta Mengejutkan
Beka Ulung Hapsara menyebutkan setidaknya ada ratusan aduan yang masuk ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM oleh polisi.
“Tahun 2019, @KomnasHAM menerima 744 dugaan pelanggaran HAM oleh Polisi,” kata Beka Ulung Hapsara sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @Bekahapsara pada Rabu, 13 Oktober 2021.
Beka Ulung Hapsara menjelaskan dari persentase tersebut terbagi menjadi dua klarifikasi yakni proses hukum tak sesuai prosedur dan lambatnya penanganan kasus.
“46,8 persen terklasifikasikan sebagai dugaan proses hukum yang tidak sesuai prosedur. 22,3 persen terkait lambannya penanganan kBaca Juga: Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma Tuai Polemik, Beka Ulung Hapsara Beri Saran Agar Tak Beratkan APBN
Beka Ulung Hapsara tak menampik bahwa Polri telah melakukan perbaikan di segala aspek.
Namun menurutnya masih banyak PR yang harus diselesaikan.
“Meski banyak perbaikan di sana-sini, PRnya masih banyak,” tutur Beka Ulung Hapsara.
Beka Ulung Hapsara pun menunjukan salah satu indikator bahwa polr terus mengalami perbaikan, yakni dilihat dari jumlah aduan terkait kinerja kepolisian.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Beka Ulung Hapsara, Alissa Wahid: Saya Masih Belum Ada Apa-apanya
“Tahun 2018 @KomnasHAM menerima 1670 aduan, 2019 turun drastis jadi 744 aduan sementara 2020 naik sedikit angkanya menjadi 758 aduan,” tutur Beka Ulung Hapsara.
Lanjut Beka Ulung Hapsara, indikator lainnya adalah koordinasi penanganan kasus bersama dan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh @KomnasHAM.
Beka Ulung Hapsara mengaku bahwa polri telah banyak berbenah dan membuka kerjasama dengan lembaga negara lain.
“Contohnya hari ini, @KomnasHAM dan Divkum Mabes Polri bikin pelatihan HAM dan pencegahan penyiksaan di Polda Aceh,” ujar Beka Ulung Hapsara.
Tak lupa, Beka Ulung Hapsara mengunggah foto kegiatan tersebut.
Setidaknya ada tiga foto yang diunggah. Menampilkan jajaran aparat polri, Beka Ulung Hapsara serta para peserta acara tersebut.***