Network
PR BEKASI – Lembaga Indikator Politik Indonesia melakukan survei opini publik terhadap rencana amandemen UUD 45.
Survei dengan responden publik dan pemuka opini (elit) di antaranya menanyakan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan hasil survei dalam diskusi publik di Jakarta, 13 Oktober 2021.
Menurutnya, wacana jabatan presiden tiga periode sangat ramai di kalangan elit politik, dan melalui survei kini menjadi isu bersama.
Baca Juga: Ramai Wacana Jokowi Tiga Periode, Pengamat: Jelas Melanggar Konstitusi
“Membuka isu yang awalnya coverage eksklusif para elit menjadi isu bersama,” katanya.
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menolak jabatan presiden menjadi tiga periode.
Meski dari jawaban dua kelompok responden, terlihat perbedaan antara elit dengan publik.
“Yang setuju dengan masa jabatan presiden tiga periode di kalangan elit, jauh lebih sedikit dibandingkan kalangan publik,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari YouTube Indikator Politik Indonesia pada Kamis, 14 Oktober 2021.
Baca Juga: Cek Fakta: Presiden Jokowi Dikabarkan Akan Maju Tiga Periode, Benarkah? Simak Faktanya
Responden yang menyatakan sangat setuju/setuju, untuk kalangan elitsebanyak 4,8 persen, sedangkan kalangan publik 23,9 persen.
Sementara yang menjawab kurang setuju, dari kalangan elit 14,7 persen, dan kalangan publik 34,4 persen.
Untuk jawaban tidak setuju sama sekali, penolakan kalangan elit lebih keras mencapai 79,9 persen, sementara di kalangan publik sebanyak 36,9 persen.
Survei nasional opini publik dilakukan pada 1-30 September 2021, dengan responden yang tersebar di 16 wilayah.
Responden publik dengan sampel 1.220 orang menggunakan multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan 2,9 persen dan tingkat tingkat kepercayaan 95 persen.
Sedangkan responden untuk kalangan pemuka opini (elit) sebanyak 313 yang terdistribusi di 16 wilayah survei.***
