Network
PR BEKASI - Letnan Jenderal (Letjen) TNI, Dudung Abdurachman telah resmi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang juga baru saja dipilih menjadi Panglima TNI.
Letjen Dudung disumpah secara langsung di bawah Alquran sebagai KSAD oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu, 17 November 2021.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada negara dan bangsa"
Pakar hukum tata negara Refly Harun pun memiliki beberapa komentar terkait pengangkatan Letjen Dudung sebagai KSAD yang baru.
Baca Juga: Refly Harun Berharap KSAD Dudung Abdurachman Bertugas Sesuai Wilayahnya: Ketimbang soal Baliho
Dirinya mengakui telah mendengarkan gosip kurang enak mengenai hal tersebut.
"Banyak gosip sebenarnya soal pengangkatan ini, sampai semalam saya masih dengar gosip-gosip nya," tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal Youtube Refly Harun.
"Tetapi sudahlah ya karena sudah dilantik, kita hanya bisa mendoakan semoga yang bersangkutan amanah dan betul-betul bisa menjadikan TNI sebagai tentara profesional," sambungnya.
Refly Harun menjelaskan bahwa TNI seyogyanya bertugas untuk melindungi masyarakat sesuai dengan sumpah prajuritnya.
Baca Juga: Profil KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, dalam Tempo Enam Bulan Naik Pangkat Dua Bintang
Namun, kata dia, masyarakat juga harus tahu apa sebenarnya fungsi dari KSAD di Indonesia.
"Agar jangan kemudian salah kaprah dalam bertugas, seperti memasuki wilayah-wilayah yang bukan wilayah tugasnya," ucapnya.
Menurut Undang-Undang TNI, Refly Harun menegaskan bahwa semua tugasnya berkaitan dengan pertahanan Indonesia.
"Tugas untuk bagaimana menjadikan TNI individu yang profesional. Jadi tidak ada tugas yang terkait dengan politik, seharusnya begitu ya," tuturnya.
Refly Harun pun berharap Presiden Jokowi tidak lagi melibatkan TNI dalam urusan-urusan politik. Terutama, tambahnya,terkait pengawalan Pemilu.
Sebagai informasi, salah satu aksi Letjen Dudung Yang diingat publik adalah saat dia berbicara agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan.
Pada saat itu pemerintahan belum resmi membubarkan FPI. Dudung pun memerintahkan anggotanya untuk mencopot baliho FPI dan pemimpinnya, Habib Rizieq Shihab, pada November 2020
Kejadian itu terjadi di masa penyelidikan kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat saat pandemi Covid-19 sedang galak-galaknya.
Baca Juga: Habib Rizieq Ajak Boikot Letjen Dudung dan Irjen Fadil Imran, Ferdinand Hutahaean Ketawa
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi," kata Dudung.
Letjen Dudung lalu mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam hal pemasangan baliho pada saat Inilah dia mengucapkan agar FPI dibubarkan
"Begini ini negara hukum harus taat kepada hukum, kalo pasang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan," ucapnya.
"Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu, jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, kalau coba-coba dengan TNI, Mari!" sambung Dudung.
Baca Juga: Komentari Seruan HRS Boikot Letjen Dudung, Refly Harun: Itu Terlalu Berlebihan
Menanggapi ucapan Dudung setahun yang lalu tersebut Refly Harun pun teringat kembali dengan kejadian tersebut.
"Allahu Akbar, tidak ada kekuatan di Indonesia ini yang kuat melawan TNI kalau TNI mau menggebuk rakyat," tuturnya.
Seharusnya tugas TNI melindungi rakyat, kata Refly Harun, tapi kalau menggebuk rakyat memang tidak akan ada yang kuat melawan TNI.
Kita warga negara, sambung Refly Harun, menjadi pihak yang lemah karena tidak bersenjata dan tidak dibekali ilmu bertarung.
"Jadi ya mudah-mudahan tidak begitu lagi ya setelah menjadi KSAD, harapannya bahwa Dudung memegang sumpah prajuritnya dan juga mengamankan wilayah perbatasan NKRI," ucapnya.
"Mudah-mudahan itu yang dikerjakan dan menjadi sesuatu yang diingat oleh masyarakat ya, ketimbang soal baliho dan lain sebagainya," tutup Refly Harun.
Penting untuk diketahui, hingga 2018, Dudung dipromosikan sebagai Gubernur Akmil dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen).
Lalu dia diangkat sebagai Pangdam Jaya pada 27 Juli 2020 menggantikan Letjen Eko Margiyono.
Dudung, kemudian diangkat menjadi Pangkostrad pada 25 Mei 2021. Tak sampai enam bulan, Dudung akan dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Andika yang jadi Panglima TNI.***
