Menteri PUPR: Ahli Hukum Dibutuhkan untuk Pembangunan Infrastruktur Berkualitas

- 3 Februari 2020, 15:24 WIB
MENTERI PUPR, Basuki Hadimuljono didampingi Kepala BNPB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Ratas tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta.*
MENTERI PUPR, Basuki Hadimuljono didampingi Kepala BNPB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Ratas tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta.* /Ibrahim/Humas Setneg/

"Seluruh desain konstruksi harus diapprove dan disertifikasi oleh komisi ini. Kalau dalam proses konstruksi terjadi kecelakaan maka ada Komite Keselamatan Konstruksi (K3 red.) yang menangani terlebih dahulu dan memberikan rekomendasi," terangnya.

“Tetapi kalau dalam pemanfaatan terjadi kegagalan bangunan maka dilakukan oleh para penilai ahli," tutupnya.***

Halaman:

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: Kementerian PUPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah