Network
PIKIRAN RAKYAT - Wacana pemulangan anggota ISIS eks WNI kini tengah hangat diperbincangkan di berbagai kalangan.
Meski telah diputuskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan 689 orang yang pernah terlibat ISIS tersebut ke Indonesia, percakapan mengenai hal itu masih berlangsung di khalayak ramai serta para ahli.
Presiden Joko Widodo ikut merespon terkait pernyataan tersebut.
Baca Juga: Antisipasi Dampak Virus Corona, Pemerintah Berikan Tarif Murah untuk Destinasi Bali dan Manado
Dikutip dari akun Twitter Presiden Joko Widodo (@jokowi) oleh Pikiranrakyat-bekasi.com dirinya menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia dan maka dari itu tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI.
“Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu persatu, datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal,” tulisnya.
Meski begitu, cuitan tersebut diteruskan dengan pernyataan bahwa masih ada peluang bagi anak yatim dan yatim piatu yang masih berusia di bawah 10 tahun untuk kembali ke Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Angkat 3 Poin Utama dalam Sidang Dewan Keamanan PBB
“Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada, semua akan terlihat setelah setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya,” terangnya terkait adanya anggota ISIS eks WNI yang berusia 10 tahun ke bawah.
Setelah munculnya cuitan tersebut, warganet turut mengomentari cuitan pada akun Twitter Jokowi.
“Terima kasih, Bapak Presiden @jokowi, Tuhan memberkati Bapak @jokowi agar senantiasa diberi hikmat,” ujar akun @Sarah_Phdj.
Baca Juga: Chelsea dan Ajax Capai Kata Sepakat Soal Transfer Hakim Ziyech
“Nahh..!! Ini saya dukung 100% pak Presiden, ini tepat dan benar, jangan dengar orang-orang yang sok bicara atas nama HAM atas 600 orang teroris ISIS itu tapi mengabaikan HAM ratusan juta rakyat bangsa ini yang ingin hidup damai bebas dari ancaman kekerasan,” ujar akun @FerdinandHaean2.
“Itu juga tanggung jawab negara, bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia, pulangkan saja, dan itu tanggung jawab negara untuk membina mereka kembali sebagai warga negara Indonesia,” balas akun @AHSANFURQANIBR5.
Pernyataan Jokowi sejalan dengan pernyataan Mahfud MD pada hari Selasa, 11 Februari 2020, ketika ditanyai terkait agenda pemulangan tersebut.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Bekasi Kamis 13 Februari 2020
Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak memulangkan para anggota ISIS eks WNI demi memberi rasa aman terhadap terorisme pada rakyat Indonesia.
Kebijakan tersebut dilakukan karena para mantan anggota ISIS dikhawatirkan akan membentuk komplotan teroris baru di Indonesia jika dipulangkan.
Para eks warga negara Indonesia tersebut juga telah membakar paspornya sebagai simbol keluarnya mereka dari Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Tak Langgar HAM Tolak Kepulangan Eks ISIS
Informasi mengenai 689 orang tersebut didapatkan dari intelejen-intelejen yang berada di lokasi.
Meski pemerintah telah menentukan sikapnya terkait isu tersebut, masih ada perdebatan yang berlangsung terkait anggota ISIS eks WNI, terutama perdebatan mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia.***
Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI.
Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal. pic.twitter.com/1HcVnrgEU2— Joko Widodo (@jokowi) February 12, 2020
