Network
Jokowi juga menambahkan bahwa dia ingin mendorong munculnya pemain-pemain besar lainnya dari dalam negeri terkait dengan investasi pengembangan pusat data ini. Mulai dari BUMN telekomunikasi hingga pihak-pihak swasta yang belakangan sudah mulai bergerak ke bisnis pusat data.
Lebih jauh, berkaitan dengan perlindungan data pengguna, Jokowi juga mengingatkan soal pentingnya hal tersebut bagi keamanan dan kedaulatan data. Saat ini pemerintah telah mengusulkan kepada DPR mengenai rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur soal hal itu.
Baca Juga: Mantan Perdana Menteri Inggris Puji Konsep Ramah Lingkungan Ibu Kota Baru Indonesia
"RUU Perlindungan Data Pribadi juga menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi," ucap Jokowi.
Adapun terhadap penerapannya di lingkungan pemerintah, Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia segera mengembangkan pusat data nasional terintegrasi yang menyinkronkan seluruh kementerian dan lembaga.
Menurut survei Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018 lalu, terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi baik pusat maupun daerah.
"Berarti rata-rata terdapat empat pusat data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30 persen dari kapasitas.
Baca Juga: Novel The Eyes of Darkness Prediksi Wabah Virus Corona Sejak Tahun 1981, Simak Faktanya
"Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini yang ke depan harus kita hindari," katanya menjelaskan.
Untuk diketahui, saat menghadiri Indonesia Digital Economy Summit 2020 pada Kamis, 27 Februari 2020, kemarin, Joko Widodo bertemu dengan salah satu CEO perusahaan global yang juga bergerak dalam pengembangan pusat data, CEO Microsoft Satya Nadella.
