Rapid Test Virus Corona untuk Anggota DPR dan Keluarganya, Netizen: Kalah Sama Ojek Online

- 24 Maret 2020, 09:18 WIB
ILUSTRASI virus corona.*
ILUSTRASI virus corona.* /PIXABAY/

Seandainya tes menunjukkan hasil positif, anggota DPR atau anggota keluarga langsung dirujuk ke Rumah Sakit rujukan virus corona untuk ditangani sesuai prosedur penanganan yang berlaku.

Baca Juga: Melalui Rapat Daring, Pemerintah Resmi Tiadakan Ujian Nasional Tahun Ini

Kabar ikut sertanya seluruh anggota DPR beserta keluarga melakukan tes virus corona, yang bila dijumlahkan mencapai angka 2.000 orang, memancing respons masyarakat.

Kata kunci "Anggota DPR" bahkan sempat menjadi trending Twitter di Indonesia hingga Selasa 24 Maret 2020 dini hari.

Warganet menyayangkan anggota DPR dan keluarga harus menggunakan 2.000 jatah rapid test sementara di luar sana banyak orang dengan profesi lain yang tengah berjuang melawan virus corona.

"Yang paling berhak dapat rapid test kit corona, berdasarkan urutan prioritas 1) tenaga medis, 2) keluarga tenaga medis, 3) kurir/tenaga logistik/transportasi, 4) pelayan di cafe, kedai, warteg, dan seterusnya, 5) mereka yang bekerja di tempat umum lainnya, 4925341950) anggota DPR," kata pemilik akun Twitter @Greschinov.

Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai bahwa masyarakat yang termasuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) lebih prioritas untuk mendapatkan tes virus corona dibanding anggota DPR.

Penguna Twitter bernama Nathanael Gratias juga menyayangkan keputusan terkait rapid test untuk anggota DPR. Ia bahkan mempertanyakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak @Jokowi, kenapa mereka didahulukan? Orang-orang ini risiko rendah. Mereka nggak pernah berdesakan di kereta. Meskipun bagian tugasnya, mereka juga nggak pernah bersentuhan dengan rakyat banyak. Kalah sama ojek online. Ini 2.000 tes kit yang salah prioritas," kata pemilik akun twitter @nathanaelmu itu.       

Sementara itu, Indra Iskandar mengatakan, bahwa tes virus corona yang dilakukan 575 anggota DPR beserta keluarga tidak menggunakan dana APBN, melainkan menggunakan dana dari sumbangan fraksi.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x