Network
Menurut dia, pasal 178 KUHP merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti polisi tanpa adanya aduan.
"Tidak boleh ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan, terlebih di tempat pemakaman umum. Polisi harus memberi shock therapy," katanya.
Upaya tegas lain terhadap para penolak jenazah penderita virus corona, kata dia, yakni menambahkan pasal 212, 213, dan 214 KUHP karena nekat berkerumun saat situasi darurat pandemi virus Corona.
"Kalau melawan aparat karena menolak dibubarkan, bisa jadi unsur pidana baru," katanya.
Baca Juga: Kalender Akademik Jawa Barat April-Juli 2020, Belajar di Rumah Diperpanjang Terkait Corona
Sementara itu, ahli forensik Kepolisian Indonesia Komisaris Besar Polisi Sumy Hastri mengatakan, penanganan terhadap jenazah penderita virus corona sudah dinaungi protokol khusus.
Selama protokol khusus itu dilaksanakan, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir tertular.
"Protokol seperti dibungkus dengan plastik agar cairan dari dalam jenazah tidak keluar, kedalaman makam sampai 1,5 meter, kalau semua sudah dilakukan tidak perlu khawatir," katanya.
Meski demikian, kata dia, salah satu upaya yang dianjurkan untuk memastikan jenazah pasien korban virus corona tidak berisiko lagi yakni dengan dikremasi.***
