Network
PR BEKASI - Maraknya kekerasan seksual terutama pada perempuan cukup menyita perhatian.
Pemerintah saat ini tengah mencoba untuk meminimalisir kekerasan seksual yang terjadi pada wanita khususnya di angkutan kota (angkot).
Beberapa waktu viral video seorang wanita yang mengaku mendapatkan perlakuan kekerasan seksual di sebuah angkot.
Hal itu membuat pemerintah berwacana akan memisahkan tempat duduk antara perempuan dan laki-laki saat di angkot.
Sayangnya, wacana tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan termasuk dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.
Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang menyebut jika wacana pemisahan tempat duduk diangkot justru akan menyudutkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.
Baca Juga: Jimin BTS Beberkan Sifat Menyebalkan J-Hope: Orang Pikir Dia Polos, Padahal...
Ia menuturkan jika pemisahan tempat duduk itu akan menegaskan stigma bahwa perempuan adalah penyebab kekerasan seksual terjadi.
Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak seharusnya disalahkan.
Dalam hal tersebut, pelaku yang justru harus bertanggung jawab dalam situasi tersebut.
Baca Juga: Link Live Streaming Indonesia vs Australia di FIBA Asia Cup 2022: Live di TV Mana dan Jam Berapa?
"Padahal, pelaku adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual tersebut, termasuk karena perspektifnya memandang perempuan sebagai objek seksual," ungkapnya.
Menurutnya, solusi untuk masalah ini adalah dengan sosialisasi mengenai bentuk dari kekerasan seksual.
Selain itu, aturan hukum tentang kekerasan seksual dan ajakan untuk menolak tindakan tersebut pun bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca Juga: Bacaan Doa Setelah Sholat Witir, Lengkap dalam Latin dan Terjemahan
Tak hanya itu, pengelolaan dengan membenahi infrastruktur angkutan umum pun perlu dilakukan.
Salah satunya dengan tidak menggunakan kaca mobil berwarna gelap agar terlihat dari luar.
Menurutnya, sopir angkot pun harus diberi pelatihan dan dibekali pemahaman jika dirinya bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.***
