"Laporan. Selain mencari, ada laporan, laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kita mengecek juga, ada anggota (Gugus Tugas Jatim) dibantu BNPB," imbuhnya.
Ketika ada perbedaan data misalnya, Heru mencontohkan, ada pasien meninggal dunia yang dirawat di Kota Surabaya, namun setelah dicek, beridentitas atau KTP-nya berasal dari Sidoarjo. Maka yang bersangkutan tercatat berdasarkan domisili KTP.
"Misal KTP Sidoarjo, sakitnya di Surabaya, dan itu sudah di-clearkan. Enggak mungkin lah, urusannya dengan orang mati, dan dosa pak, dosa! Ngawur, dosa, berdosa," ungkapnya.
Sebelumnya, tudingan Pemkot Surabaya mengklaim telah melakukan tracing dan pengecekkan di lapangan secara masif sebelum memastikan validitas data kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Pahlawan.
Baca Juga: Temukan Masalah, KPK Minta Pemerintah Hentikan Sementara Program Kartu Prakerja
Tracing tak hanya dilakukan melalui pelacakan dari kontak erat keluarga. Bahkan, ke tempat kerja klien hingga sebelum 14 hari dia bertemu dengan siapa juga dilakukan pelacakan.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, tracing atau pelacakan terkonfirm positif Covid-19 dilakukan oleh petugas Puskesmas di masing-masing wilayahnya. Hal itu untuk memastikan valid atau faktualnya data yang ia terima dari Gugus Tugas Provinsi Jatim.
"Jadi pernah saya dapat angka 280 konfirmasi dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu," kata Feny sapaan lekat Febria Rachmanita.
Selain itu, ia juga menyatakan, bahwa beberapa hari terakhir data konfirmasi Covid-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim setelah tracing ternyata tidak sesuai fakta di lapangan.
Baca Juga: Naik-Turun Elektabilitas di Medsos: Anies Baswedan Paling Populer, Ridwan Kamil Paling Dicintai