Network
PR BEKASI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly ngotot akan tetap melaksanakan program pemulangan sejumlah narapidana atau yang dikenal dengan program asimilasi. Hal itu disebutkan karena didasarkan kemanusiaan.
Selain itu, ia mengatakan dengan melaksanakan program pemulangan sejumlah narapidana melalui program asimilasi adalah cara untuk mencegah penularan virus corona atau Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan).
"Demi mencegah adanya penularan Covid-19 di lingkungan lapas/rutan. Karena di dalam sana tidak memungkinkan dilakukan jaga jarak sebagaimana protokol kesehatan yang berlaku," kata dia.
Baca Juga: Jadi Provinsi dengan Tingkat Korupsi Tertinggi, Pemprov Jabar Evaluasi Diri
Yasonna Laoly mengatakan hal tersebut dalam sidang perdana gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah.
"Saya yakin hakim bisa melihat dengan jernih karena tidak ada yang menentang hukum dari kebijakan ini dengan pelaksanaannya," kata dia sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Menurut penilaian Yasonna Laoly, pengawasan terhadap narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan mengintegrasikan Covid-19 telah berjalan efektif. Dikatakan dia, hal tersebut bisa dilihat berdasarkan rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat.
Baca Juga: Salip Kasus di DKI Jakarta, Jokowi Turun Tangan Minta Covid-19 di Jatim Terkendali dalam Dua Pekan
Sejauh ini total narapidana dan anak yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan didukung terkait Covid-19 mentransfer 40.020 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 terbukti berhasil diselesaikan asimilasinya dicabut.
