Network
PR BEKASI - Sejak adanya kabar usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), perdebatan dari berbagai kalangan pun ramai-ramai menolak RUU tersebut.
Sebabnya, RUU yang merupakan usulan dari DPR ini bersifat ateistis dan memeras pancasila menjadi trisila.
Bahkan gelombang protes dari sejumlah pihak pun memuncak dengan adanya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, di Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.
Baca Juga: Salip Kasus di DKI Jakarta, Jokowi Turun Tangan Minta Covid-19 di Jatim Terkendali dalam Dua Pekan
Pada saat aksi unjuk rasa tersebut, pihak dari DPR menerima dan melakukan perundingan dengan sejumlah perwakilan para demonstran pada Rabu, 24 Juni 2020.
Dilansir dari situs DPR RI oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com, setelah melakukan diskusi panjang untuk mendengar usulan dari para perwakilan demonstran, pihak DPR RI melalui Wakil Ketua Azis Syamsuddin telah menerima rekomendasi penolakan pembahasan RUU HIP dari perwakilan Demonstrasi Aliansi Nasional Anti-Komunisme.
"Kami telah menerima rekomendasi mengenai masukan-masukan dari para habib, tuan guru, dan masyarakat. Tentunya masukan mengenai penolakan RUU HIP ini kami tampung dan kami berkomitmen melakukan penyetopan, tentunya dengan aturan dan mekanisme yang ada," kata Azis Syamsuddin.
Baca Juga: Angka Kematian Meroket, Beredar Foto Diduga Mayat Covid-19 di Brasil yang Dibungkus Kantong Plastik
Politi dari partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menegaskan bahwa mekanisme penyetopan RUU HIP akan dilakukan dengan mengikuti tata tertib dan sesuai aturan di dalam Undang-undang.
Untuk itu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada perwakilan Aliansi Nasional Anti-Komunisme dan masyarakat yang perhatian terhadap kinerja DPR RI.
"Kami akan melihat kembali, mudah-mudahan ini masukan yang berkaitan dengan pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP yang disampaikan perwakilan demonstran yakni pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 mengenai trisila dan ekasila. Ini tentunya akan menjadi catatan dan dijadikan underline untuk kami berkomitmen. Insya Allah akan kita setop," ucapnya.
Baca Juga: Cek Fakta: MPR dan KPK Dikabarkan Sepakat Jabatan Jokowi Sebagai Presiden Diperpanjang Sampai 2027
Azis Syamsuddin menambahkan, posisi RUU HIP saat ini berada di pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Politik, Hukum, dan Ham (Menkopohukam) Mahfud MD telah mengambil sikap melakukan penghentian pembahasan RUU HIP.
“Tentunya atas usulan pemerintah pusat itu, akan menjadi mekanisme pembahasan yang ada di DPR sesuai tata tertib. Nantinya DPR melalui mekanisme Rapat Pimpinan kemudian Rapat Badan Musyawarah dan dibawa ke Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan RUU HIP,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan bahwa dirinya bersyukur pimpinan DPR RI memberikan respons terhadap tuntutan yang dilakukan pihaknya dengan berjanji untuk menghentikan pembahasan RUU HIP.
Ulama Yusuf Muhammad Martak juga meminta agar DPR RI dan pemerintah pusat tidak saling melempar tanggung jawab terkait mekanisme penghentian pembahasan RUU HIP.***
