Network
“Perlu dipastikan juga bahwa penerbitan Perpres sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sehingga, dapat menjamin karier dari PNS yang mengalami penyederhanaan birokrasi serta memberi kemudahan dalam perpindahan dari satu jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga organisasi menjadi lebih lincah,” katanya.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menyebutkan hingga saat ini penyederhanaan eselonisasi mencapai 68 persen.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri: Calon Kepala Daerah Harus Punya Seni Memimpin Birokrasi
“Terhitung akhir bulan Juli tahun 2020 selesai lebih kurang 68 persen dari perubahan struktural ke pejabat fungsional pemangkasan eselon III, IV, dan V,” ucap Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menegaskan, penyederhanaan birokrasi merupakan bentuk reformasi birokrasi untuk memastikan perencanaan program berskala prioritas dari pemerintah pusat berjalan baik hingga di tingkat kabupaten/kota.
“Kalau arahan bapak Presiden jelas yaitu merubah pola pikir saja. Dari yang semula jabatan struktural menjadi jabatan fungsional untuk mempercepat perizinan dan pelayanan. Karena pada prinsipnya birokrasi pemerintah adalah melayani masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi daerah maupun yang ada di pusat,” ucapnya.
Baca Juga: Kacamata Ikoniknya Ditawar Rp1 Miliar, Mia Khalifa: Jangan Donasi ke Organisasi Pemerintah Lebanon
Sementara, sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi pemerintah turut membubarkan atau mengintegrasikan Lembaga/badan dan komite.
Melalui Perpres nomor 8 tahun 2020, dari 96 lembaga/badan dan komite, 18 di antaranya telah dibubarkan serta 13 lainnya ditargetkan dibubarkan pada akhir Agustus 2020.***
