Network
"Jangan sampai orang menganggap pemerintah sedang melakukan upaya militerisasi sipil," ujarnya.
Hussein mengaku heran melihat hampir seluruh sektor di Indonesia kini ditangani dengan cara-cara militer. Mulai dari urusan pangan, pemulihan ekonomi pandemi Covid-19, hingga penegakan hukum lewat pemberantasan terorisme diselesaikan melalui cara-cara militeristik.
Baca Juga: Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, Ahmad Syaikhu: Kita Patut Heran, Kenapa Konstruksi Tol Selalu Ambruk
Termasuk sektor pendidikan yang juga jadi 'target' ingin dijejali oleh cara-cara militer dengan alasan membentuk karakter mahasiswa.
"Setelah urusan pangan, pandemi, pemulihan ekonomi dan bisnis, penegakan hukum melalui penanganan terorisme, kini coba masuk ke ranah pendidikan. Orang bisa menganggap pemerintah sedang melakukan upaya militerisasi sipil," tuturnya.
Namun, ungkapan wajib militer tersebut dibantah oleh Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dirinya mengklarifikasi penggunaan kata “wajib militer”.
Baca Juga: Sumatra Barat Catat Penambahan 23 Kasus, Tambah Daftar Wilayah Zona Oranye
“Di sini sama sekali tidak wajib militer. Kalau wajib militer siapapun yang diminta negara untuk ikut pelatihan militer, seperti Korsel. Jadi tidak bisa menolak," kata Dahnil.
Dahnil menegaskan, jangankan mewajibkan, Kemenhan dan Kemendikbud juga tidak punya niat untuk itu.
"Sampai detik ini tidak ada wajib militer, tidak ada niat juga melakukan wajib militer," katanya.
