Network
Dia mengaku tidak apriori terhadap omnibus law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR, karena bisa saja nanti dengan tren global yang mendorong terjadinya Build Back Better pascapandemi justru investasi yang berpihak pada lingkungan yang lebih agresif masuk.
Sarwono juga mengatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya juga sudah melihat omnibus law nantinya sebagai sebuah tantangan.
Baca Juga: Dianggap Ampuh, KPAI Dorong Pemerintah untuk Lakukan Pemetaan Masalah Terkait PJJ
"Tapi apakah Amdal juga efektif? Enggak juga, karena itu bisa juga jadi ‘banca’an’ Komisi Penilai Amdal," katanya.
Namun demikian, Sarwono mengaku keberatan dengan tidak adanya pihak yang mampu menjelaskan secara komprehensif apa isi omnibus lawa tersebut.
Hal tersebut membuat masyarakat berasumsi dan memunculkan pemikiran bahwa omnibus law akan merugikan buruh dan lingkungan.
Baca Juga: Menyentuh, Selain Chris Evans, Aktor Marvel Lainnya Lepas Kepergian Chadwick Boseman
"Saya enggak apriori omnibus law, tapi memang enggak ada pihak pemerintah yang bisa kasih keterangan komprehensif soal omnibus law. Saya cuma berpikir mungkin itu nanti justru jadi 'bless in disguise', bisa mengundang investasi bersih yang selama ini ditekan migas," tuturnya.
Terlebih lagi, pemerintah baru membuat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
Menurut Sarwono hal tersebut merupakan enabling regulation yang banyak membuka kemungkinan-kemungkinan.
