Network
PR BEKASI - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai menjadi solusi ampuh untuk menjembati proses pembelajaran yang tersempat terganggu selama pandemi COVD-19.
Namun, dalam praktiknya PJJ juga mengalami permasalahan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memetakan permasalahan yang dihadapi masyarakat saat melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi COVID-19.
Baca Juga: Menyentuh, Selain Chris Evans, Aktor Marvel Lainnya Lepas Kepergian Chadwick Boseman
"Jadi semestinya masalah dipetakan dulu, berapa Giga yang diperlukan (untuk PJJ daring). Berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota dan berapa persen siswa atau guru yang butuh bantuan lain," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti pada Sabtu, 29 Agustus 2020, seperti dinukil PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara.
KPAI mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk membantu PJJ secara daring dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet bagi guru, dosen, siswa dan mahasiswa untuk 4 bulan ke depan.
Bantuan berupa bantuan pulsa dan paket kuota paling tidak dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala yang dihadapi siswa atau guru selama mengikuti PJJ.
Baca Juga: Umuh Muchtar Ungkap Keinginannya Datangkan Lionel Messi ke Persib, Warganet: Halu
Namun, perlu diperhatikan permasalahan terkait PJJ sejak awal pandemi bukan hanya masalah mahalnya tarif paket data, tetapi juga masalah ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah.
