Network
Ia mengatakan anggaran Rp7,2 triliun yang dialokasikan hanya untuk pemberian kuota internet mengundang pertanyaan bagi banyak pihak karena hanya menyelesaikan satu kendala.
Bantuan kuota tersebut, katanya, hanya ditujukan untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal yang tidak terkendala di wilayahnya.
Baca Juga: Resmi Jadi Obat Binaan, Profesor Harvard University Ungkap Dampak Penggunaan Ganja
Bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok yang tidak punya gawai dan susah sinyal, maka bantuan itu tidak bisa mereka nikmati.
Kelompok tersebut hanya bisa dilayani secara luring, tetapi bantuan pemerintah untuk luring, katanya, tidak ada, sehingga anak-anak tersebut dinilai tak mendapatkan bantuan selama PJJ berlangsung.
Untuk itu, KPAI, katanya, mendorong pemerintah untuk memetakan permasalahan terlebih dahulu sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan secara merata dan adil.
Baca Juga: Dinilai Berdedikasi Tinggi, Bupati Bekasi Dianugerahi Lancana Darma Bakti
"Semestinya masalah dipetakan dulu. Dan padahal, jika data-data itu diminta ke semua sekolah, hanya dalam 3 hari saja bisa tersedia. Mengapa data tersebut tidak ada di Kemdikbud dan Dinas-dinas Pendidikan Daerah. Padahal sangat mudah mendapatkannya," ujarnya.
Cukup dengan melakukan rapat koordinasi secara daring, pemerintah, menurutnya, sudah dapat berkoordinasi secara daring dengan para pemangku kepentingan terkait secara berjenjang sehingga dapat menjaring masalah yang ada dan segera mencarikan solusinya.
Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa layanan pembelajaran luar jaringan (luring) juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah.
