Network
Kepala Bidang Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, munculnya wacana sertifikasi dai menimbulkan kekhawatiran untuk membatasi penceramah-penceramah yang tidak bersertifikat.
Dampaknya, sertifikasi penceramah akan menimbulkan terjadinya diskriminasi.
“Nanti yang boleh bicara itu yang bersertifikat saja, sementara yang tidak bersertifikat tidak boleh bicara. Itu yang dikhawatirkan kalau ada regulasi ke depan tentang hal itu,” ujar Dadang yang dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs PMJ News pada Kamis, 10 September 2020.
Baca Juga: Prekuel The Hunger Games Akan Segera Hadir dengan Judul 'The Ballad of Songbirds and Snakes'
Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini mengatakan bahwa sertifikasi dai juga tidak akan efektif karena kebutuhan ceramah itu berbeda-beda kualifikasinya.
“Ada masyarakat yang senang ustaz ini, ada yang suka itu. Dan penceramah agama itu kan keyakinan, bukan sesuatu yang diformalkan, dipaksakan begitu saja tentang sosok penceramah itu. Biasanya sosok penceramah itu kan didaulatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Walaupun demikian, Dadang mendukung apabila sertifikasi dai dilakukan bagi penceramah-penceramah atau penyuluh agama yang berada di subordinat Kemenag seperti mereka yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA).
Baca Juga: Ada Indikasi Korupsi di Austria, DPR Minta Prabowo Subianto Tunda Rencana Pembelian Alutsista
“Itu silakan, baik. Bahkan kalau perlu ditingkatkan kualifikasi yang diharapkan masyarakat tentang kemampuan orasinya, materinya yang dia bawakan sehingga mungkin penceramah-penceramah swasta tidak usah karena sudah dicukupi,” katanya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak program penceramah bersertifikat ini. MUI memandang program tersebut bisa menjadi alat untuk mengawasi kehidupan beragama.***
