Sertifikasi Penceramah Tuai Kritik, PP Muhammadiyah: Takut yang Tidak Bersertifikat Tak Boleh Bicara

- 10 September 2020, 11:15 WIB
PP Muhammadiyah/ PMJ News
PP Muhammadiyah/ PMJ News /

 

PR BEKASI – Kementerian Agama (Kemenag) dalam waktu dekat berencana akan menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Rencana ini kembali menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Merespons pertanyaan publik, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan bahwa program ini bukanlah sejenis sertifikasi profesi.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kemenag, penceramah bersertifikat ini bukan sertifikasi profesi. Bukan sertifikasi profesi seperti sertifikasi profesi dosen dan guru.

Baca Juga: Dibayangi Injak Rem Darurat Anies Baswedan Terkait PSBB Jakarta, IHSG Anjlok 191.87 Poin

Guru dan dosen memiliki sertifikasi profesi sehingga jika mereka sudah tersertifikasi maka harus dibayar sesuai standar yang ditetapkan.

Menurut Kemenag, sertifikasi penceramah dibuat untuk mengoptimalkan layanan mereka secara bertahap pada bidang literasi tentang zakat, wakaf, hingga moderasi beragama.

Wacana sertifikasi penceramah yang digulirkan Kemenag tersebut menimbulkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Baca Juga: Anies Baswedan Berlakukan PSBB Total Mulai Hari Ini, Aturan Ganjil Genap Ditiadakan

Kepala Bidang Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, munculnya wacana sertifikasi dai menimbulkan kekhawatiran untuk membatasi penceramah-penceramah yang tidak bersertifikat.

Dampaknya, sertifikasi penceramah akan menimbulkan terjadinya diskriminasi.

“Nanti yang boleh bicara itu yang bersertifikat saja, sementara yang tidak bersertifikat tidak boleh bicara. Itu yang dikhawatirkan kalau ada regulasi ke depan tentang hal itu,” ujar Dadang yang dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs PMJ News pada Kamis, 10 September 2020.

Baca Juga: Prekuel The Hunger Games Akan Segera Hadir dengan Judul 'The Ballad of Songbirds and Snakes'

Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini mengatakan bahwa sertifikasi dai juga tidak akan efektif karena kebutuhan ceramah itu berbeda-beda kualifikasinya.

“Ada masyarakat yang senang ustaz ini, ada yang suka itu. Dan penceramah agama itu kan keyakinan, bukan sesuatu yang diformalkan, dipaksakan begitu saja tentang sosok penceramah itu. Biasanya sosok penceramah itu kan didaulatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Walaupun demikian, Dadang mendukung apabila sertifikasi dai dilakukan bagi penceramah-penceramah atau penyuluh agama yang berada di subordinat Kemenag seperti mereka yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA).

Baca Juga: Ada Indikasi Korupsi di Austria, DPR Minta Prabowo Subianto Tunda Rencana Pembelian Alutsista

“Itu silakan, baik. Bahkan kalau perlu ditingkatkan kualifikasi yang diharapkan masyarakat tentang kemampuan orasinya, materinya yang dia bawakan sehingga mungkin penceramah-penceramah swasta tidak usah karena sudah dicukupi,” katanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak program penceramah bersertifikat ini. MUI memandang program tersebut bisa menjadi alat untuk mengawasi kehidupan beragama.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah