Network
PR BEKASI - Kebijakan penerapan kembali PSBB total di DKI Jakarta menuai pro-kontra.
Salah satu dukungan datang dari anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meyakini kebijakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di wilayah DKI Jakarta bila diterapkan dengan tepat, berpotensi membuat ekonomi bangkit setelah pulihnya kesehatan.
Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Anis Byarwati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 11 September 2020, menegaskan bahwa penerapan PSBB di Jakarta akan efektif dan signifikan menekan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota.
"Dengan demikian, ekonomi akan bisa rebound dan Insya Allah akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Ciptakan Suasana Baru, RSUD Mataram Hadirkan Live Music
Anis memahami bahwa PSBB total yang diberlakukan di Jakarta pasti akan berdampak besar terhadap ekonomi nasional, khususnya dari aspek konsumsi yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi utama Indonesia.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemberlakuan kembali PSBB total di Jakarta sudah harus dilakukan karena kebijakan pelonggaran PSBB memiliki tingkat resiko penyebaran virus corona tinggi.
Hal tersebut, lanjutnya, membuat kondisi ini tidak akan baik bagi ekonomi maupun kesehatan Indonesia, sehingga PSBB dinilai juga layak dilakukan baik untuk kesehatan maupun ekonomi ke depannya.
Baca Juga: Tank TNI Tabrak Motor dan Gerobak di Cipatat, DPR: Alat Perang Itu Tak Bisa Sembarang Keluar Masuk
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan, keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020 perlu diikuti adanya serangkaian upaya untuk memastikan kelancaran rantai pasok, termasuk di dalamnya rantai pasok pangan yang terhubung dengan wilayah atau provinsi di sekitarnya.
Galuh mengatakan, pandemi COVID-19 sudah menunjukkan adanya kerentanan pada ketahanan pangan di Indonesia.
Pandemi Covid-19 juga memperbesar hambatan dan risiko perdagangan pangan internasional yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: Semua Lampu Tower RSD Wisma Atlet Dikabarnya Menyala, Pertanda Dipenuhi Pasien Covid-19
"Mengacu pada peringatan FAO yang menyatakan bahwa negara-negara perlu menjaga jalur perdagangan dan rantai pasok tetap terbuka sembari hidup di tengah langkah-langkah pengendalian yang sedang dilaksanakan, maka memastikan kelancaran rantai pasok pangan harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan," katanya.
Galuh menambahkan, sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, harga beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan di antaranya beras, bawang putih, bawang bombay, dan gula.
Hal itu, ujar dia, karena beberapa alasan seperti terlambatnya rekomendasi impor dari pemerintah hingga pengurusan izin impor yang membutuhkan waktu lama.
Ia berpendapat bahwa kenaikan harga dikhawatirkan akan berlanjut apabila ada gangguan dalam kelancaran rantai pasok pangan di dalam negeri.
Baca Juga: Diklaim Lebih Murah dan Ramah Lingkungan, Maserati Fokus Produksi Mobil Listrik
Implementasi PSBB, lanjut Galuh, memang telah diperkirakan memengaruhi logistik transportasi.
"Penerapan PSBB transisi memang sedikit banyak telah banyak membuka akses distribusi pangan secara normal. Namun dengan diterapkannya kembali PSBB secara ketat, ditakutkan akses distribusi pangan dapat kembali terganggu, utamanya dari dan ke ibu kota," ucapnya.***
