Network
PR BEKASI - Selama ini di Papua kerap terjadi serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada anggota TNI atau Polri.
Konflik yang ditimbulkan oleh KKB di Papua ini menjadi salah satu persoalan yang tidak pernah tuntas di Indonesia.
Isu mengenai separatis hingga kesejahteraan sosial, diduga merupakan faktor yang memicu munculnya KKB di tanah Papua.
Baca Juga: Hasilkan Energi 23.9 GW, Indonesia Jadi Negara Penghasil Panas Bumi Terbesar Nomor 2 di Dunia
Seperti halnya insiden penembakan dan penganiayaan yang terjadi kemarin, mengakibatkan dua orang tewas di dua lokasi berbeda di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
Menilik hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan warga sipil dan anggota TNI atau Polri yang bertugas di Papua, agar tidak terulang kembali peristiwa penyerangan di wilayah tersebut.
Hal tersebut perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan, baik itu warga sipil maupun anggota TNI/Polri.
Baca Juga: Awas Bahaya Covid-19, Perlukah Melapisi Masker dengan Tisu dan Pakai Esensial Oil? Ini Kata Pakar
"Pada tahun 2020, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," kata Sukamta di Jakarta, Jumat 18 September 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Sukamta juga menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa.
Serka Sahlan meninggal akibat tembakan yang diluncurkan oleh KKB.
Baca Juga: Selalu Waspada, Dokter Paru-paru Ungkap 3 Sumber Petaka Penyebaran Covid-19 yang Wajib Dihindari
Selain Serka Dahlan, seorang tukang ojek juga menjadi korban tewas setelah adanya serangan beberapa jam sebelumnya di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Kamis, 17 September 2020.
Sukamta berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua.
"Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri," ujar Sukamta.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Joko Widodo Anggap Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Hanya Kriminal Biasa?
Sukamta juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.
Dia meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI, dan hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme Papua merdeka.
"Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Karena itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah," kata Sukamta.
Baca Juga: MPR RI Apresiasi Sikap Pemerintah dan Ormas dalam Melindungi Ulama
Menurutnya, pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa meredakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB.
Itu artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini.
Oleh karena itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisin, serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.
Baca Juga: Ada Mobil Toyota, Kejari Kabupaten Bekasi Adakan Lelang Barang Rampasan
"Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral." ujar Sukamta.***
