Network
3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin serta lapisan masyarakat lainnya yang membutuhkan daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
Baca Juga: Gatot Yakin Akan Ada Pertumpahan Darah Jika RUU HIP Disahkan, Ujang Komarudin: Mungkin Saja Benar
4. Menuntut penyelenggara negara untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.
6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya MPR, DPR, DPD untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, separatisme, dan menghentikana stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Serta mendesak pemerintah untuk menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif.
Baca Juga: Gatot Yakin Akan Ada Pertumpahan Darah Jika RUU HIP Disahkan, Ujang Komarudin: Mungkin Saja Benar
7. Menuntut pemerintah untuk bersungguh-sungguh terhadap pihak yang berupaya mengubah Dasar Negara Pancasila sebagai upaya meruntuhkan NKRI.
8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan kontitusionalnya untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa.
Para pendiri KAMI menyatakan bahwa jati diri KAMI adalah gerakan moral rakyat yang bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, koreksi, kritik, serta meluruskan dari penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.***
