Network
Ia menyebut bahwa KAMI melakukan pengawasan dari berbagai potensi penyimpangan dan membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi.
Gde menyatakan bahwa jika ada pihak KAMI yang terlibat Pilpres atau politik praktis lainnya, maka ia meyakini deklarator KAMI akan keluar satu persatu karena sudah melenceng dari konsep awal.
Salah satu tokoh yang juga sebagai deklarator KAMI adalah Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Joko Widodo Kirim Karangan Bunga ke Kim Jong Un, Basarah: Itu Hal Wajar, Simbol Perdamaian Dunia
Gatot menyatakan alasan ia bergabung dengan KAMI adalah untuk menjaga keutuhan dan marwah Pancasila. Untuk mencegah Pancasila diganti melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Saya bergabung dan bangkit bersama KAMI untuk menjaga jangan sampai Pancasila diganti,” ucap Gatot.
KAMI juga menyampaikan delapan poin tuntutan, yakni :
Baca Juga: Palestina Sebut Normalisasi Hubungan dengan Israel sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
1. Mendesak penyelenggara negara, yakni pemerintah, MPR, DPR, DPD, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara agar tidak menyimpang dari semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila.
2. Menuntut pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam menganggulangi COVID-19, terutama untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membantu perekonomian rakyat miskin.
