Network
PR BEKASI - Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas mengkritik keputusan dua negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 25 September 2020, Abbas juga menyerukan konferensi internasional awal tahun depan untuk mengawali proses perdamaian sejati setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain mengakui Israel.
"Konferensi tersebut harus memiliki kewenangan penuh untuk memulai proses perdamaian sejati berdasarkan hukum internasional," kata Abbas kepada PBB dalam rekaman video yang direkam di kota Ramallah, Tepi Barat, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera, Sabtu, 26 September 2020.
Baca Juga: Sebut Maaf Kim Jong Un Tak Tulus, Korsel Tuntut Korut Selidiki Kasus Penembakan di Perbatasan
"Konferensi ini harus bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan memberikan rakyat Palestina kemerdekaan di tanah kelahiran mereka sendiri sesuai dalam perjanjian tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya dan menyelesaikan masalah pengungsi," katanya.
Palestina telah menolak proposal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakhiri konflik, yang menurut mereka sangat menguntungkan Israel, dan telah secara resmi memutuskan kontak dengan AS dan Israel.
Palestina beralasan bahwa Washington bukan lagi perantara yang jujur, mereka telah menyerukan proses perdamaian multilateral berdasarkan resolusi PBB dan perjanjian sebelumnya.
Baca Juga: Lempeng di Selatan Jawa Bergerak 6 Sampai 7 cm per Tahun, BMKG: Pergerakan Seperti Itu Tak Terasa
Mereka juga menolak perjanjian yang ditandatangani oleh UEA dan Bahrain pada 15 September lalu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
